POHUWATO, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato memperkuat penyelenggaraan Satu Data Daerah, melalui integrasi portal data untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Upaya tersebut, dibahas dalam Workshop Pembinaan dan Pengawasan Satu Data Daerah Kabupaten Pohuwato yang digelar bersama SKALA, BPS dan perangkat daerah terkait, Rabu, 12 Agustus 2026.
“Data harus menjadi dasar dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri antarperangkat daerah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau.
Ia mengatakan, integrasi data menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Data yang digunakan untuk perencanaan harus memiliki kualitas, sumber yang jelas serta dapat dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah sesuai kebutuhan.
Menurutnya, pengelolaan data yang masih berjalan secara terpisah berpotensi menimbulkan perbedaan informasi antarinstansi.
Karena itu, diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan data sekaligus memperjelas mekanisme pengelolaannya.
Workshop tersebut, menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) serta statistik sektoral.
Dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, pembinaan diarahkan pada penguatan tata kelola Satu Data Daerah di tingkat kabupaten dan kota.
Penguatan tersebut, mencakup seluruh siklus pengelolaan data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, validasi, penyebarluasan, integrasi hingga mekanisme bagi pakai data.
Pemprov Gorontalo juga mendorong agar setiap pemerintah kabupaten dan kota memiliki tata kelola yang jelas, dengan pembagian peran antara Produsen Data, Walidata, Pembina Data dan Forum Satu Data.
Selain aspek kelembagaan, penguatan Satu Data juga diarahkan pada pemenuhan prinsip Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan Data Induk.
Prinsip tersebut, menjadi bagian penting agar data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah dapat saling terhubung, memiliki standar yang sama dan dapat digunakan lintas sektor.
Melalui integrasi portal data, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memiliki data yang lebih lengkap, tetapi juga mampu memastikan informasi yang digunakan dalam penyusunan program dan kebijakan berasal dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut, diikuti perangkat daerah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, BPS serta unsur terkait lainnya.
Penguatan tata kelola dan integrasi data diharapkan menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
