PARIMO, theopini.id — Persoalan pembiayaan masih menjadi kendala dalam memenuhi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di lingkungan puskesmas di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
“Strategi pembiayaan saja sebenarnya,” ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Parimo, Darlin, ditemui usai rapat Pansus DPRD tentang penyelenggaraan kesehatan, Senin, 5 Oktober 2026.
Ia mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di lingkungan puskesmas saat ini belum mencapai 100 persen.
Karena itu, kata dia, Dinkes Parimo terus mendorong setiap puskesmas mengakomodasi pekerja yang belum terdaftar.
Menurutnya, kepala puskesmas telah diinformasikan sejak beberapa bulan lalu, agar segera mendaftarkan tenaga kerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami sudah menginformasikan kepada teman-teman kepala puskesmas sejak beberapa bulan yang lalu untuk segera dimasukkan mereka dalam BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Darlin menjelaskan, kepesertaan tersebut berkaitan dengan kewajiban puskesmas dalam mengakomodasi tenaga kerja yang direkrut, untuk bekerja di lingkungan fasilitas kesehatan.
Untuk mempercepat proses tersebut, Dinkes Parimo akan melakukan monitoring, pendampingan, dan pembinaan kepada kepala puskesmas. Pembahasan juga mencakup pengaturan anggaran, agar pembiayaan kepesertaan dapat diakomodasi.
“Yang pertama jelas kita monitoring dari pendampingan dan pembinaan kepada kepala-kepala puskesmas, bagaimana pengaturan anggaran budgeting-nya supaya bisa merekrut pekerja-pekerja ini di wilayah puskesmas untuk masuk dalam ini,” katanya.
Dari sekitar 24 puskesmas di Kabupaten Parimo, baru 14 puskesmas yang telah mendaftarkan pekerja non-PNS mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi tersebut, menjadi bagian dari upaya Dinkes Parimo untuk mendorong seluruh tenaga kerja di lingkungan puskesmas memperoleh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
