POSO, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, mengonsolidasikan pemerintah kabupaten/kota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan penanganan berbagai persoalan di daerah.
Konsolidasi tersebut, berlangsung melalui rapat koordinasi pimpinan daerah se-Sulawesi Tengah di Tentena, Kabupaten Poso, Jum’at, 16 Oktober 2026, yang dihadiri para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.
“Program Asta Cita ini banyak memberikan stimulan bagi perkembangan ekonomi di daerah kita, makanya kita tidak boleh tinggal diam, kita harus memanfaatkan program ini sebaik-baiknya,” ujar Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda nasional menjadi pembahasan, mulai dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemerataan Sekolah Rakyat, hingga penguatan ketahanan pangan dan energi.
Pada program MBG, Anwar Hafid meminta seluruh bupati memberikan perhatian terhadap pelaksanaannya, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai membutuhkan dukungan lebih besar.
Ia juga mendorong setiap kabupaten/kota membangun satu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) percontohan, yang mendapat pendampingan hingga mampu berkembang dan menjalankan usaha dari hulu ke hilir.
Menurutnya, keberadaan KDMP di Sulawesi Tengah perlu diikuti dengan peningkatan aktivitas dan kinerja usaha agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga berencana menyiapkan penghargaan bagi daerah yang berhasil mengembangkan koperasi percontohan.
Di sektor pendidikan, Anwar Hafid berharap program Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah.
Saat ini, ia menyebut program tersebut telah tersedia di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, dan Tojo Una-Una.
Sementara itu, penguatan ketahanan pangan diarahkan pada pengembangan komoditas perkebunan, seperti durian, kakao, pala, dan kelapa. Sulawesi Tengah juga mencatat surplus produksi beras sebesar 20 persen.
Meski demikian, kondisi kemarau menjadi tantangan bagi daerah yang membutuhkan dukungan pengairan.
Olehnya, Anwar Hafid meminta pemerintah daerah segera menyurati Kementerian Pertanian (Kementan), apabila memerlukan bantuan pompa air.
Selain agenda nasional, rapat koordinasi tersebut membahas persoalan lokal yang memerlukan penanganan bersama, di antaranya antrean BBM di sejumlah wilayah, keterbatasan pasokan listrik, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anwar Hafid menyoroti ketergantungan pasokan BBM pada transportasi kapal, dan belum tersedianya data terpadu mengenai stok serta antrean. Kondisi itu dinilai merugikan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
Adapun keterbatasan daya listrik menyebabkan pemadaman bergilir yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk MBG.
Dalam isu lingkungan, ia menyampaikan data 192 titik karhutla dengan luas mencapai 1.909,03 hektare di Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Moutong dan Tojo Una-Una disebut sebagai wilayah terluas.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membahas berbagai agenda pembangunan, baik untuk mengoptimalkan program prioritas nasional maupun merespons persoalan yang memengaruhi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Baca berita lainnya di Google News
