PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyiapkan intervensi berbeda untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), sesuai kondisi dan hambatan yang dihadapi masing-masing anak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti, mengatakan hasil validasi data menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk penanganan, termasuk mengarahkan anak kembali ke pendidikan formal maupun nonformal.
“Ketika dia (anak) kembali bersekolah dan diinput di Dapodik dan mereka sudah terdata di Dapodik, dengan sendirinya dia keluar dari dashboard itu, dashboard ATS,” kata Sunarti saat ditemui, Sabtu, 7 November 2026.
Ia menjelaskan, anak yang masih berada pada usia sekolah dan bersedia melanjutkan pendidikan akan diarahkan kembali ke sekolah.
Selain itu, pemerintah memanfaatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur pendidikan nonformal bagi anak yang putus sekolah.
Sebab, sebagian besar anak usia sekolah yang ditemukan dalam pendataan masih memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan.
“Kebanyakan mereka yang masih usia sekolah dan putus sekolah, rata-rata masih bersedia sekolah. Dan itu langsung kami bawa PKBM-nya untuk mendata dan memasukkan mereka di nonformal,” ujarnya.
Sementara itu, anak yang memiliki hambatan untuk kembali bersekolah akan mendapat penanganan berbeda.
Hambatan tersebut antara lain kondisi sudah berkeluarga, persoalan ekonomi, serta berbagai faktor lain yang membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Sunarti mengatakan, penanganan kelompok tersebut akan dibahas bersama Bappelitbangda Parimo untuk merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Nah, itu yang akan didiskusikan oleh kami dengan Bappelitbangda. Program apa yang akan dilakukan oleh Pemda terkait mereka yang memiliki hambatan untuk kembali bersekolah. Itu menjadi program dari Pemda nanti,” jelasnya.
Ia menambahkan, penetapan intervensi masih menunggu hasil pendataan dan verifikasi di lapangan. Pemda Parimo perlu memastikan kondisi setiap anak agar program yang dirumuskan tepat sasaran.
Hasil verifikasi tersebut, nantinya akan dipaparkan melalui forum diskusi kelompok (FGD) atau rapat koordinasi dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Nanti kami akan buat FGD atau rakor untuk menyajikan semua hasil verifikasi kami di lapangan. Insyaallah akan kita undang Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda, pokoknya semua yang punya kewenangan di ATS,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Ferdy Ariyanto
