PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadwalkan mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada 11 November 2026.
Langkah tersebut, dilakukan untuk mempertemukan pekerja dan perusahaan serta mencari penyelesaian sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin, 9 November 2026.
Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Anwar Hafid meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan ditelusuri dan dipastikan telah mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi antara perusahaan dan pekerja perlu dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan adil.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada fakta dan aturan, bukan karena persoalan pribadi ataupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu. Setiap keputusan perusahaan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mempersiapkan mediasi, Anwar Hafid meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti pemerintah.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Pemerintah selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Mediasi tersebut, dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.
Untuk mendukung proses itu, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional guna memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.
“Saya berharap seluruh pihak dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan PHK terhadap 40 pekerja tersebut dapat menemukan jalan penyelesaian yang adil, dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum serta perlindungan hak-hak pekerja,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
