PARIMO, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase, mendorong desa lain di daerah itu mencontoh penerapan indikator Desa Antikorupsi yang telah dijalankan Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga.
“Kita berharap dari 278 desa yang ada di Parimo, desa-desa lain dapat menjadikan Kotaraya Selatan sebagai contoh. Bahkan, bisa melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung penerapan indikator Desa Antikorupsi,” kata Erwin saat menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi indikator Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengatakan, keberadaan Desa Kotaraya Selatan sebagai desa percontohan antikorupsi merupakan kebanggaan sekaligus amanah bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo.
Menurutnya, desa tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai, sejumlah penerapan di Desa Kotaraya Selatan patut diapresiasi, di antaranya penggunaan paspor dan buku tamu elektronik yang belum ditemukan di desa-desa lainnya.
“Memang agak berbeda, kita masuk sudah ada paspornya, ada buku tamu elektronik. Ini yang saya belum dapat di desa-desa lain. Alhamdulillah,” ungkapnya.
Erwin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk mengetahui capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program Desa Antikorupsi berjalan optimal, konsisten, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemda Parimo terus mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan budaya integritas di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa,” katanya.
Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, khususnya Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, atas pendampingan, pembinaan, serta evaluasi yang diberikan.
Ia berharap, sinergi pemerintah daerah dan KPK terus terjalin untuk memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh kesadaran, keteladanan, serta komitmen seluruh elemen bangsa untuk menolak segala bentuk praktik korupsi,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
