PARIMO, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), gelar forum peningkatan partisipasi masyarakat serta partai politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024.
“Saya mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini, yang mana telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah, Dr Fahrudin Yambas SSos Msi, di Parigi, Senin, 17 Oktober 2022.
Baca Juga : Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Kemendagri Serahkan DAK2 ke KPU
Dia mengatakan, berdasarkan regulasi tersebut peran Pemerintah daerah (Pemda), khususnya Pemerintah Provinsi wajib memberikan dukungan, baik dalam bentuk bantuan maupun fasilitasi terhadap kelancaran Pemilu.
Hal itu, sekaligus merupakan wujud tanggung jawab bersama sebagai upaya untuk mensukseskan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024.
Dia menyebut, dukungan Pemda terhadap pesta demokrasi 2024 sangat besar, di antaranya berupa dana hibah untuk KPU, dan Bawaslu serta partai politik.
“Bahkan pelaksanaan sosialisasi tentang Pemilu dan Pemilukada yang dilaksanakan Pemerintah melalui Badan Kesebangpo provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga diharapkan partisipasi pemilih akan lebih baik, dibanding pesta demokrasi sebelumnya,” ujarnya.
Pemilu 2019, kata dia, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden meningkat 69,58 persen. Sedangkan Pemilu 2014 partisipasi pemilih sebanyak 72 persen, dan pada pemilihan serentak di 2019 mencapai 86,82 persen. Artinya, partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah, telah melewati angka partisipasi Nasional.
“Olehnya di 2024, penyelenggara Pemilu, dapat mempertahankan tingkat partisipasi pemilih tersebut,” ujarnya.
Selain tingkat partisipasi pemilih yang secara kuantitatif sangat penting, baik Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu mendorong peningkatan kualitas partisipasi.
Baca Juga : Kemendagri Dorong Antisipasi Dini Potensi Konflik pada Pemilu 2024
Sebab, peningkatan kualitas dapat dicapai melalui pemberantasan politik uang, peningkatan kualitas kampanye, pemberantasan hoax, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran Pemilu dan Pemilukada.
“Saya berharap tingkat kedewasaan dan antusiasme masyarakat saat berpartisipasi dalam politik, semakin meningkat,” pungkasnya.
