Theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya langkah antisipasi dini terhadap potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
“Langkah itu dilakukan salah satunya dengan melibatkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM), Kemendagri, Imran, di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Kamis, 3 Februari 2022.
Hal itu diungkapkan, Imran dalam Rapat Koordinasi Internal Kemendagri Persiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang digelar Ditjen Pol & PUM Kemendagri.
Dia mengatakan, Kemendagri mendorong langkah-langkah stabilitas yang akan dilakukan bersama jajaran Kesbangpol di daerah. Pihaknya mengharapkan adanya langkah antisipasi dan pemetaan terhadap potensi konflik.
“Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan kepada masyarakat, juga untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ini,” ujarnya.
Imran menjelaskan, tahapan akan dimulai pada Juni 2022, sehingga perlu kesiapan pemerintah. Khususnya Kemendagri, dalam menghadapi pelaksanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut.
“Pertemuan ini merupakan langkah awal kita untuk persiapan menghadapi tahapan Pemilu yang akan mendiskusikan beberapa permasasalahan dan pertanyaan Pemda,” tandasnya.
Berbagai pertanyaan dari Pemda itu kata dia, antara lain mengenai pelaksanaan pemantauan, instrumen pemantauan, dan hibah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Laporan : Zunandar/**
