PARIMO, theopini.id – Kepala Desa (Kades) Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Bazhar Badja mengeluhkan intervensi kewenangan pengelolaan dana desa oleh pemerintah daerah hingga kecamatan.
“Saat ini, Kades di sini mau menuntut kewenangan pengelolaah dana desa. Kami minta dikembalikan secara mutlak, biar bisa mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat,” tegas Bazhar Badja saat menghadiri Dialog Kebangsaan Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, di Parigi, Senin, 31 Juli 2023.
Baca Juga: Kades dan BPD di Sigi Ikut Sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Desa
Dia mengatakan, berbagai program dan kebijakan pemerintah desa, masih diatur oleh pemerintah pusat hingga daerah.
Akibatnya, urusan otonomi desa tak mutlak dilakukan pemerintah desa. Sehingga, pemanfaatan dana desa tidak lagi sesuai dengan potensi di wilayahnya.
“Begitu dana desa diberikan, langsung disusul dengan program dari pemerintah pusat maupun daerah, berarti tidak sesuai potensi desa,” tukasnya.
Padahal, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana desa, program pembangunan diusulkan Badan Pemusyawarat Desa (BPD).
Kondisi ini, menurut Bazhar, tak bisa langgeng diterapkan karena cita-cita pengembangan dan kemajuan desa dengan pemanfaatan desa tak akan terealisasi.
“Kalau seperti ini, untuk apa ada BPD di desa. Bagimana desa bisa berkembang,” tegasnya.
Pada perhelatan beberapa event di kecamatan hingga kabupaten saja, pemerintah desa juga ikut dimintai anggaran untuk berkontribusi. Padahal dana desa telah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
Dihadapan anggota Komisi III DPR RI, ia berharap, kewenangan pengelolaan dana desa mutlak dikembalikan ke pemerintah desa. Sehingga, anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat.
Menyahuti hal itu, Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menegaskan, intervensi alokasi dana desa tidak dibenarkan, karena telah pemiliki petunjuk teknis pengelolaan anggaran.
Baca Juga: Pemda Parimo Gelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Desa
Pelaksanaan program desa, kata dia, dianggarkan pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah, dan harus dilaksanakan.
“Jadi tidak boleh ada pemerintah kecamatan hingga kabupaten menitipan program di desa-desa seperti itu. Hal ini, akan diatensi, aparat desa harus menolak itu, dan kami akan mengawal pengembalian kewenangan pengelolaan dana desa sesuai tuntutan pemerintah desa,” pungkasnya.
