PALU, theopini.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Erwin Burase mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) untuk menyelesaikan permasalahan aktivitas pertambangan emas di wilayah setempat.
Khususnya, pada aksi-aksi penolakan dan penuntutan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Trio Kencana oleh masyarakat di Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan.
“Kalau saya sebagai wakil masyarakat, harus berada didepan masyarakat untuk masalah ini. Tentu ada penyebabnya, dan saya kira apa yang mereka sampaikan masuk akal,” tandas Erwin Burase, saat ditemui di Palu, Senin, 7 Februari 2022.
Menurutnya, berdasarkan penyampaian masyarakat setempat, lahan pertanian telah mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Parahnya lagi, hewan ternak pun tak ingin meminum air di kawasan konsesi tersebut.
Padahal, keberadaan lahan pertanian dan perkebunan serta pembudidayaan hewan ternak, sudah lebih dulu ada dari aktivitas pertambangan itu.
“Ini harus dipikirkan, pemerintah harus terlibat dalam penyelesaian persoalan itu. Langkah itu harus secepatnya, jangan sampai membias kemana-mana,” ujarnya.
Dia pun mengimbau, DPRD setempat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan mencarikan solusi dari permasalahan penolakan tambang PT Trio Kencana.
“Saya kira bisa, pasti ada solusinya. Khususnya masyarakat yang ada di lahan konsesi pertambangan PT Trio Kencana,” kata dia.
Dengan adanya IUP perusahaan dapat melakukan aktivitas pertambangan ditiga kecamatan. Hanya saja berdasarkan laporan masyarakat, pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional, atau orang per orangan.
“Ini bahaya kalau dilakukan secara pribadi, tentu tidak disampaikan ke masyarakat, dan akhirnya berdampak masyarakat,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku siap merespon jika aspirasi itu disampaikan masyarakat kepadanya bersama anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Dapil Parimo lainnya.
Pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait, guna mencari solusi atas persoalan pertambangan di wilayah setempat.
“Ada pepatah mengatakan ada asap pasti ada api. Ada demo pasti ada penyebabnya. Negara demokrasi harus mendengar aspirasi masyarakat, apapun itu,” ucapnya.
Apalagi, persoalan tambangan di wilayah tersebut telah marak dilakukan oleh orang per orangan. Sehingga harus ada respon cepat dari perwakilan rakyat, pemerintah hingga aparat penegak hukum.
“Saya berencana akan turun juga kesana mencari tahu informasi itu, apa masalahnya. Insya allah bisa mencarikan solusi,” pungkasnya.
Laporan : Yuyun
