PARIMO, theopini.id — DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memastikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Langkah tersebut dilakukan, sembari menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji PPPK.
“Baik paruh waktu maupun penuh waktu, karena sampai detik ini belum ada payung hukum bagi kita untuk mengeluarkan anggaran tersebut. Jadi, tetap kita anggarkan,” kata Ketua DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh ditemui usai rapat kerja Badan Anggaran, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak, pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran gaji PPPK.
Penyesuaian baru dapat dilakukan, apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan atau regulasi yang mengatur pengalihan pembiayaan tersebut.
Ia menyebutkan, anggaran gaji PPPK guru mencapai sekitar Rp112 miliar. Jika nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan, anggaran yang telah disiapkan daerah berpotensi dialihkan untuk membiayai program pembangunan lainnya.
“Kalau nanti pusat mengambil alih pembiayaan tersebut, tentu ada ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Tetapi, kita belum tahu seperti apa kebijakannya,” ujarnya.
Alfres menambahkan, ruang fiskal yang tersedia dari kemungkinan pengalihan pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pembangunan.
Menurutnya, prioritas pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan infrastruktur di kecamatan hingga desa.
“Kita juga harus memperhatikan pemerataan, karena masih banyak jalan usaha di kecamatan hingga desa-desa yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto menegaskan, anggaran gaji PPPK tetap harus disiapkan dalam RAPBD 2027 untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan maupun penerbitan surat keputusan pengangkatan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengambil risiko dengan menghilangkan alokasi tersebut sebelum ada kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia memperkirakan, apabila pembiayaan gaji PPPK nantinya sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat melakukan pergeseran anggaran paling lambat April 2027.
“Anggarannya tetap kita alokasikan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai nanti surat keputusan mereka keluar pada Januari, sementara mereka sudah harus menerima gaji,” kata Sayutin.
Pembahasan penganggaran gaji PPPK tersebut menjadi bagian dari pembahasan RAPBD Parimo 2027 oleh Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah.
Baca berita lainnya di Google News














