BANGGAI, theopini.id – Sebanyak 253 pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kecamatan se-Kabupaten Banggai Periode 2023-2028, resmi dilantik pada Selasa, 6 Febrari 2024.
Pelantikan ini, merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut hasil musyawarah rapat kerja yang digelar pada akhir 2023 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Timur.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Apresiasi Kiprah Relawan PMI
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus PMI kecamatan yang telah dilantik. Saya berharap bahwa setelah dilantik dan pulang ke kecamatan semua sudah bisa membuat program-program kegiatannya,” ujar Bupati Amirudin, dalam sambutannya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai tidak pernah menutup mata dan tidak sedikitpun mengurangi nilai-nilai anggaran yang diajukan PMI.
Sebab, Amirudin menilai PMI adalah relawan-relawan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Banggai.
Bupati Amirudin juga dikukuhkan sebagai pelindung PMI Kabupaten Banggai oleh Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Hidayat Lamakarate.
Pengukuhan tersebut, berdasarkan UU No. 1 tahun 2018, dan AD/ART PMI, yaitu Bupati sebagai pelindung PMI tingkat kabupaten.
“Saya memberikan apresiasi, penghormatan dan penghargaan kepada Pak Bupati yang hari ini telah kita sematkan rompi PMI warna merah, sebagai tanda akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan PMI,” jelas Hidayat Lamakarate.
Disematkannya Rompi PMI kepada Bupati Amirudin sebagai simbol komitmen yang kuat terhadap dukungan dan support pada pelaksanaan kegiatan PMI di Kabupaten Banggai.
Sementara itu, Plt Ketua PMI Kabupatan Banggai, Sahraen Sibay mengatakan PMI Kabupaten Banggai telah membentuk posko pelayanan kesehatan dan kemanusiaan, mendukung suksesnya Pemilu 2024.
“Tunjuannya, untuk membantu para petugas pelaksana Pemilu, serta di sisi lain PMI Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugasnya tetap berkomitmen menjaga netralitasnya,” ungkapnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas, PMI Parimo Gelar Pelatihan Pembina PMR
Seiring dengan itu, PMI Kabupaten Banggai merencanakan pembentukan Tim Siaga Bencana berbasis masyarakat (Sibat) di setiap desa maupun kelurahan.
Tim ini, kata dia, akan terdiri dari tujuh orang yang bertugas melaksanakan program-program kemanusiaan.
