BANGGAI, theopini.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), serentak kepada seluruh lurah dan Kepala Desa (Kades).
“Camat bersama lurah dan Kades memiliki peran penting dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ujar Kepala Bapenda Banggai, Damri Dayanun, di Luwuk, Rabu, 7 Februari 2024.
Baca Juga: Bupati Amirudin Evaluasi Progres Penerimaan PAD Sektor Pajak Daerah
Dengan diserahkan langsung SPPT di awal tahun ini, kata dia, diharapkan di akhir Desember 2024, PBB bisa terealisasi 100 persen.
Bapenda juga menyerahkan sebanyak 3.902 lembar SPPT PBB-P2 kepada ASN melalui kepala-kepala perangkat daerah.
Hal ini, merupakan inovasi dari Bapenda yang diberi nama pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi ASN (BAPANTAU ASN).
Jumlah SPPT yang dibagikan tersebut, meningkat hingga 100 persen dibanding saat pertama kali diluncurkan pada Agustus 2022.
Inovasi BAPANTAU ASN menjadi program yang mendukung upaya pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Inovasi ini mendapat nilai 100 dari KPK. Oleh karena itu, di Brida kemarin, ini juga menjadi salah satu yang lolos di IGA Award,” ujar Damri.
Bapenda mencatat, terjadi peningkatan realisasi PBB sebesar 6,56 persen pada 2023, mencapai Rp 9,77 miliar atau 70,86 persen dari target. Sedangkan pada 2022, realisasinya sebesar Rp 9,17 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2023 tercatat Rp 234,89 miliar atau terealiasasi sebesar 98,11.
“PAD Kabupaten Banggai ini, tumbuh 11 persen dari 2022 yang berjumlah Rp 211,62 miliar,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Banggai, Amirudin mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak.
Meski begitu, rendahnya capaian realisasi PBB di wilayah perkotaan menjadi catatan Bupati Amirudin.
Ia mengatakan, di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, dan Luwuk Utara, realisasi PBB masih di bawah 80 persen.
“Saya berharap, segera dicarikan solusi. Apa penyebabnya, apakah obyeknya yang bermasalah, atau subyeknya, tolong dikoordinasikan dengan Bapenda,” kata Amirudin.
Baca Juga: Bapenda Parimo Launching Aplikasi SMARTGOV dan CITIGOV
Kemudahan sistem pembayaran PBB melalui kerja sama dengan sejumlah bank, diharapkan dapat mengoptimalkan capaian realisasi PBB tahun ini.
“Kita berharap, tahun 2024 ini bisa tercapai 100 persen,” pungkasnya.
