PALU, theopini.id – Ratusan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mendatangi kediaman Ahmad Ali, di Kota Palu, Kamis, 25 Juli 2024.
Ahmad Ali yang masih menjabat Anggota DPR RI ini, banyak mendapatkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Sulawesi Tengah, usai memutuskan maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri.
Baca Juga: Kelangkaan Pupuk Masih Jadi Masalah di Sulteng, Begini Kata Ahmad Ali
Kali ini, ia menerima silaturahmi pengurus APDESI untuk bertukar pikiran, dan berdialog soal program daerah, terutama yang mendukung pembangunan desa.
“Kita (sedang) mencari kepala daerah yang selama ini belum kita temukan, yang mau melindungi kepala desa. Mari kita cari yang bisa memperhatikan APDESI,” ujar Ketua APDESI Sulawesi Tengah, Ahyan H Landu.
Para Kades berharap, jika Ahmad Ali terpilih sebagai gubernur mendatang, dapat memperhatikan pembangunan desa. Termasuk, menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Paling tidak Bumdes punya bapak angkat, minimal BUMD,” kata dia.
Bukan hanya itu, persoalan infrastruktur desa yang lepas dari perhatian pemerintah daerah juga dikeluhkan para Kades.
Kepala Desa Pomolulu, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Jufriyanto misalnya.
Dia mengeluh soal infrastruktur desa, yang hingga saat ini tidak tersentuh program pemerintah daerah.
“Balaesang Tanjung, terutama desa saya itu terpencil, tertinggal dan tidak tersentuh pemerintah. (Kebutuhan) yang mendesak, seperti akses jalan dan ambulans desa. Masyarakat yang mau berobat, melahirkan kesulitan harus sewa mobil pribadi sampai Rp1 juta. Kita butuh kepedulian pemerintah daerah untuk itu semua,” katanya.
Sementara itu, Ahmad Ali mengaku perihatin dengan masih banyaknya desa yang tertinggal di Sulawesi Tengah.
Ia pun berharap ke depan Kades tidak lagi hanya dimanfaatkan untuk melayani pejabat pemerintah daerah.
Program pemerintah daerah, kata dia, harus pro pembangunan daerah yang diawali dari desa.
Jika terpilih sebagai gubernur, Ahmad Ali berkomitmen untuk menganggarkan APBD khusus operasional Kades.
Baca Juga: Pj Bupati Parimo Minta APDESI Tak Terlibat Politik Praktis
“Pejabat jangan lagi memanfaatkan kepala desa untuk melayani mereka. Jangan lagi Kades melayani pejabat yang datang pakai anggaran desa,” tukasnya.
Ia juga ingin memastikan semua desa ke depan, akan dapat bantuan operasional dari APBD provinsi, minimal Rp15 juta hingga maksimal Rp50 juta per desa.
