SURABAYA, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, stabilitas politik merupakan kunci terciptanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang damai dan berkualitas.
Menjelang Pilkada Serentak 2024, ia mengingatkan potensi munculnya konflik sosial-politik akibat perbedaan pilihan politik yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.
Baca Juga: Wamendagri Dorong Penerapan Enam Upaya Konkret Penanganan Inflasi
“Ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam dari setiap konflik politik, dan risiko itu biasanya akan lebih dirasakan oleh pengikut daripada pemimpin,” ujar Bima dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu, 10 November 2024.
Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan melalui dua aspek utama. Pertama, menyelenggarakan pemilihan yang lebih baik dengan menjunjung integritas, efisiensi, dan keadilan.
Kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Masih banyak pemilih-pemilih yang tergolong pemilih marginal, pemilih rentan, disabilitas yang bagaimanapun juga mereka memiliki hak suara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa. Mereka diminta untuk menjaga sikap netral, dan menghindari segala bentuk intervensi atau pengaruh politik yang dapat mencederai integritas birokrasi.
Khusus untuk aparatur desa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur tindakan tegas terhadap pelanggaran.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan proses pemilihan yang adil dan berkualitas.
Baca Juga: Bertugas Kembali Mendagri Bakal Fokus Jalankan Sejumlah Program Utama
Dengan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur desa, dan pemerintah pusat, diharapkan pemilihan dapat berjalan lancar dan netralitas semua pihak terkait ikut terjaga.
“Mari kita jaga agar tidak terjadi konflik yang membelah, yang memecah, yang sangat dalam dan panjang,” pungkasnya.
