PALU, theopini.id – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan komitmen pemerintah melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagai pahlawan penyumbang devisa negara.
“Ada dua isu krusial yang mesti ditangani kementerian baru ini, pertama mencegah eksploitasi PMI dan kedua meningkatkan devisa negara,” kata Menteri Abdul Kadir Karding, saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Senin, 18 November 2024.
Baca Juga: Cegah Pelanggaran Keimigrasian, Kemenkumham Sulteng Gencarkan Operasi Jagratara
Berdasarkan data, kata dia, devisa dari sektor PMI meningkat pesat hingga Rp227 triliun, dan menjadi yang terbesar kedua setelah migas.
Untuk jumlah PMI, diperkirakan sudah mencapai 10 juta pekerja. Namun, yang resmi terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) baru 5 juta pekerja.
“Olehnya, pekerja migran yang belum terdaftar ini jadi fokus kami supaya terdata, agar dapat dilindungi,” tukasnya.
Ia menyebut, mereka yang tidak terdaftar ini diduga kuat merupakan pekerja kategori low skill (tidak terampil).
Hal ini, kata dia, akan menjadi titik rawan eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja tersebut.
“Kita ingin pekerja migran dari hulu ke hilir ditangani kementrian ini,” ujarnya.
Sementara itu, Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PPMI untuk menyelesaikan permasalahan PMI di Sulawesi Tengah.
Diketahui, Sulawesi Tengah mengirim 1040 pekerja migran yang bekerja di sektor informal sebanyak 60,7%, dan sisanya 39,3% di sektor formal.
Dari jumlah ini, hanya 14,5% PMI asal Sulawesi Tengah yang layanan proses penempatannya dilakukan BP3MI. Selebihnya sebanyak 85,5%, dilakukan di luar daerah.
Masalah lain yang juga teridentifikasi, ialah besarnya biaya yang mesti dikeluarkan calon pekerja migran untuk mobilisasi penempatan dan pemeriksaan kesehatan.
Baca Juga: Cegah Paspor Terlarang, BP2MI Skan Gandeng Kantor Imigrasi
“Faktor-faktor ini, yang membuat calon pekerja kepincut memakai jasa calo, supaya lolos bekerja ke luar negeri. Namun, akhirnya justru menipu mereka,” ungkapnya.
Melalui momen ini, ia berharap dapat menjadi simpul menyelesaikan masalah pekerja migran dengan penguatan koordinasi dan kolaborasi pusat serta daerah.
