PARIMO, theopini.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Parigi, Senin, 18 November 2024.
Kegiatan ini, juga dirangkaikan dengan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor!).
Baca Juga: DKIPS Banggai Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik Lewat Bimtek PPID
Acara tersebut, dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Infromatika, Persandian dan Statistik (DKIPS) Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona.
“Saya mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan Diskominfo ini,” kata Pj Bupati Richard Arnaldo, dalam sambutannya.
Ia berharap, agar setiap badan publik di Kabupaten Parimo menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatannya, baik yang telah terlaksanakan maupun belum dilaksanakan.
Sementara itu, Kepala DKIPS Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona mengatakan, pembentukan PPID Pelaksana disetiap perangkat daerah, untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Demikian halnya, dengan pengelolaan SP4N-Lapor! sebagai wadah bagi masyarakat, untuk menyampaikan pengaduan, keluhan dan usulan kepada pemerintah atau badan publik atas masalah yang ada.
Sebagai aplikasi digital, SP4NLapor! diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat hingga ke wilayah terpencil, secara efektif serta efisien.
Baca Juga: Kepala DKIPS Sulteng Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Pengaduan SP4N Lapor
“Pembentukan PPID Pelaksana disetiap perangkat daerah dan pengelolaan SP4N-Lapor!, juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi untuk pengukuran indeks keterbukaan informasi publik dimasing-masing wilayah oleh Komisi Informasi,” jelasnya.
Ia mengharapkan, tercipta sinergi antara Pemda, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
