CIAMIS, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan, pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Menurutnya, kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak selaras dengan program strategis pemerintah pusat perlu dievaluasi ulang.
Baca Juga: Wabup Sigi Sampaikan Penjelasan Atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023
“Anggaran-anggaran yang tidak berkorelasi positif langsung dengan program prioritas itu delete saja, dihilangkan saja, dialokasikan untuk yang prioritas. Intinya itu,” kata Bima Arya, usai pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu, 19 Maret 2025.
Ia menegaskan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD harus selaras dengan program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Olehnya, ia meminta Pemda untuk memperhatikan secara detail dan mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran.
“Jadi kita ingatkan terus agar daerah itu mendetailkan angka-angka yang direncanakan supaya semuanya itu tidak mubazir. Jadi saya sudah sebutkan beberapa contohnya,” ujarnya.
Sejalan dengan semangat efisiensi, ia mengatakan, saat ini kementerian dan lembaga tengah melakukan langkah penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas.
Baca Juga: Pemda Parimo-BPK Deteksi Kesalahan Penggunaan APBD Lewat Sosialisasi
Misalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang tetap memperhatikan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
“Seperti di Kementerian Dalam Negeri, tidak mungkin blangko KTP dihilangkan, tidak mungkin blangko KTP dikurangi, makanya kemudian kita bangun komunikasi, akhirnya disesuaikan lagi,” jelasnya.
Penerapan efisiensi, akan membuat anggaran jauh lebih sehat. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menjalankan program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, dan mendirikan sekolah unggulan.
Namun demikian, di antara semua program yang telah berjalan, ia percaya, efisiensi akan membawa dampak positif dan menciptakan ruang fiskal daerah yang lebih sehat.
Selain itu, penerapan efisiensi harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah. “Bapak-Ibu sekalian, efisiensi itu sejatinya adalah untuk membuat kapasitas ruang fiskal daerah justru lebih kuat, lebih sehat. Kalau prinsip efisiensi ini berjalan dengan baik, dipahami dengan baik,” tegasnya.
