PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Fokus utama yang dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi TP2DD kali ini, adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berbagai hambatan di lapangan, termasuk rendahnya realisasi pajak sarang burung walet.
Baca Juga: Parimo Perkuat Sinkronisasi Tata Ruang, Fondasi Pembangunan Terpadu dan Berkelanjutan
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Parimo, H Erwin Burase, merupakan rapat evaluasi perdana TP2DD sejak dirinya dilantik untuk periode 2025–2029.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Kemandirian fiskal hanya bisa dicapai jika kita menggali potensi PAD secara maksimal. Saya akan memantau dan mengevaluasi secara berkala capaian pajak dan retribusi,” tegas Bupati Erwin dalam arahannya, Jum’at, 25 Juli 2025.
Ia juga menegaskan, pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD.
Beberapa upaya yang ditekankan, yakni digitalisasi pelayanan retribusi, penambahan kanal pembayaran elektronik, serta penyusunan roadmap ETPD berbasis data.
Sementara itu, Kepala Bapenda Parimo, Mohammad Yasir menyampaikan, realisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah hingga Juni 2025 telah mencapai 62,29 persen, melampaui target semester pertama yang ditetapkan sebesar 50 persen.
Namun, capaian ini masih dibayangi oleh persoalan di sektor pajak sarang burung walet yang realisasinya baru mencapai 28,60 persen.
Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh sikap tertutup pemilik gedung walet serta belum optimalnya sistem pelaporan mandiri.
Sebagai solusi, Bapenda Parimo telah berkoordinasi dengan Karantina Nasional agar lokasi pengiriman walet dapat dijadikan titik pemungutan pajak.
Baca Juga: Pemprov Sulteng Telusuri Tumpang Tindih Lahan SMA Model Terpadu Madani
Yasir juga menyebut, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebabkan perubahan klasifikasi tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga, berpengaruh pada penurunan target pendapatan di sektor tersebut.
Rapat ini, diikuti oleh seluruh perangkat daerah pengelola retribusi daerah serta perwakilan dari Bank Sulteng selaku mitra RKUD.
Baca berita lainnya di Google News
