Theopini.id – Kementerian PUPR bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mempersiapkan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) atau Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).
“Masalah sanitasi bukan semata masalah ketersediaan infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tetulisnya, Sabtu 19 Maret 2022.
Dia berharap, dengan pembangunan SPALD, dapat meningkatkan akses sanitasi di DKI Jakarta dan melindungi kualitas air dari pencemaran limbah domestik seperti mandi, cuci, kakus dan aktivitas rumah tangga lainnya.
“Persepsi masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan masih belum menjadi kebutuhan. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) juga masih terjadi di beberapa tempat,” kata dia.
Di wilayah perkotaan seperti Jakarta yang memiliki jumlah dan kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan lainnya, dibutuhkan sistem sanitasi yang baik.
Berdasarkan hasil review master plan Proyek Untuk Pengembangan Kapasitas Sektor Air Limbah melalui Peninjauan Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta di Republik Indonesia 2012, telah ditetapkan 15 zona wilayah pembangunan.
Prioritas pembangunan pertama yang akan dibangun Kementerian PUPR, adalah Zona 1 dan Zona 6 yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
Pembangunan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik di DKI Jakarta Zona 1, direncanakan akan dikerjakan Kementerian PUPR dari bantuan Pemerintah Jepang, melalui JICA dan juga didukung pembiayaan APBD Pemprov DKI serta Untuk pembangunan Zona 1, saat ini sedang berjalan paket perencanaan sebesar Rp185miliar.
Untuk Zona 6 (Fase 1) akan dibangun IPALD di kawasan Duri Kosambi seluas 7,13 hektar, dengan kapasitas IPAL 47.500m3/hari. JSDP Zona 6 (Fase 1) ini ditargetkan akan melayani empat Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yang terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk terlayani sebanyak 180.800 jiwa atau 36.000 SR.
Pada pembangunan Zona 6, saat ini sedang berjalan paket perencanaan dan supervisi sebesar Rp381 miliar. Konstruksi Zona 6 ditargetkan untuk dimulai pada 2024 dan akan diselesaikan pada 2026.
