JAKARTA, theopini.id – Desa dinilai sebagai ujung tombak, sekaligus bantalan penting ketahanan nasional, terutama saat krisis.
Olehnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) sepakat memperkuat pembangunan bangsa dengan memulai dari desa.
Baca Juga: Gerbang Desa untuk Indonesia: Strategi Parimo Perkuat Ekonomi Petani
“Inti pokoknya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini bukan superman tapi superteam. Hampir semua Kementerian/Lembaga masuk ke desa. Makanya salah satu dari 12 rencana aksi adalah melaksanakan koordinasi, konsolidasi program Kementerian/Lembaga masuk desa,” kata Mendes PDT Yandri Susanto saat audiensi dengan peserta dan pengajar Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P3N XXVI TA 2025 Lemhanas RI di Ruang Rapat Eksekutif Kemendes PDT Jakarta, Senin, 23 September 2025.
Menurut dia, 12 rencana aksi tersebut merupakan turunan dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah.
Fokusnya pada potensi desa di bidang pangan, energi, air, serta pengawasan penggunaan dana desa yang selama sepuluh tahun terakhir mencapai Rp680,68 triliun.
Pernyataan itu, mendapat penegasan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaligus Ketua Kelompok Peserta SSDN Lemhanas RI, Husnul Khotimah. Ia menekankan, kekuatan desa adalah kunci bagi ketahanan nasional Indonesia.
“Desa-desa ini adalah terdepan, ujung tombak. Omong kosong kalau Indonesia mau kuat desanya tidak kuat. Desa kuat, Indonesia kuat. Maka Kementerian Desa ini luar biasa, yang diharapkan dalam pembangunan nasional. Jika desa kuat, pertahanan kuat, Indonesia akan jadi bangsa yang diperhitungkan di dunia,” tegas Husnul.
Selain itu, desa memiliki keunggulan khas mulai dari batas wilayah, asal-usul, adat istiadat, hingga budaya. Hal ini, diyakini dapat memudahkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi bisa terpenuhi.
Baca Juga: Sekolah Parenting Desa Diluncurkan di Moilong, Bupati Banggai Dorong Cegah Stunting
Kolaborasi Kemendes PDT dengan Lemhanas, menurut para peserta SSDN, penting untuk memantik semangat kepala desa dan warganya agar berubah.
Intervensi lintas kementerian dan lembaga juga dianggap perlu untuk memastikan konsolidasi penggunaan dana desa berjalan cepat, tepat, dan berdaya guna.
Baca berita lainnya di Google News
