PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, persoalan aktivitas pertambangan di Poboya, Kota Palu, harus diselesaikan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat serta mempertimbangkan dampak sosial dan keselamatan warga.
“Ini solusi yang akan kita dukung sebagaimana yang menjadi aspirasi masyarakat dan akan kita sampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” kata Anwar Hafid usai Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Palu, Kamis, 29 Januari 2026.
Baca Juga: Masyarakat Adat Poboya Serahkan Rekomendasi WPR ke Kementerian ESDM
Ia menyebut, salah satu persoalan utama yang disuarakan warga Poboya adalah keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap wilayah pertambangan yang dikuasai perusahaan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengusulkan agar sebagian area PT Citra Palu Minerals (CPM) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.
“Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perusahaan CPM dapat menciutkan sebagian areanya untuk digunakan oleh masyarakat asli Poboya yang ada di Kota Palu,” ujarnya.
Selain pengurangan area konsesi, Anwar Hafid juga mendorong skema kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai solusi jangka pendek guna meredam konflik dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“Untuk jangka pendek, kami mencoba mengusulkan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” terangnya.
Menurut dia, persoalan Poboya tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, perusahaan, dan masyarakat.
“Kita harus melihat ini secara menyeluruh, sejauh mana dampak pertambangan ini bagi masyarakat,” kata Anwar.
Ia juga menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila aktivitas pertambangan terbukti membahayakan keselamatan warga.
“Jika ini membahayakan masyarakat, maka kita akan mengambil tindakan tegas, termasuk opsi penutupan,” tegasnya.
Baca Juga: Pemda Sigi Bantu Korban Kebakaran di Desa Poboyo
Ia menambahkan, seluruh langkah yang diambil pemerintah daerah akan didasarkan pada kajian mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat Poboya.
“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah yang utama dalam setiap keputusan,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
