PALU, theopini.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng), mengarahkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sebagai titik awal integrasi program lintas sektor berbasis data.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegas Gubernur Anwar Hafid saat memberi arahan kepada jajaran OPD di Kota Palu, Selasa, 3 Maret 2026.
Menurutnya, dari hasil pendalaman data ditemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Wilayah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan lebih besar.
Sebaliknya, daerah dengan kualitas rumah lebih baik menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, meski masih menghadapi persoalan kepemilikan hunian.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Anwar menjelaskan, fokus pada RTLH bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan membuka ruang intervensi terpadu.
Ketika satu rumah ditangani, maka aspek ekonomi keluarga, sanitasi, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan UMKM dapat disinergikan dalam satu sasaran yang sama.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Terkait pembiayaan sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH, ia memastikan skema gotong royong akan diterapkan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk menjamin ketepatan sasaran, validasi data RTLH akan dilakukan bersama perguruan tinggi atau konsultan profesional.
Gubernur Anwar Hafid juga menekankan, seluruh OPD wajib memahami urutan kerja ke depan: data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem agar kebijakan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca berita lainnya di Google News
