PARIMO, theopini.id — Tonggak baru kepemimpinan penghulu di Sulawesi Tengah resmi dimulai, setelah Pengurus Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (PW APRI) periode 2026–2030 dilantik secara resmi di Palu, Minggu, 11 Mei 2026.
Pelantikan yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III ini, dikukuhkan langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah, H. Junaidin, M.A.
Kegiatan tersebut, turut dihadiri unsur Forkopimda, di antaranya perwakilan Polda, Kejaksaan Tinggi, serta Perwakilan Pemprov Sulawesi Tengah.
“Penghulu adalah ujung tombak negara yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi masyarakat,” ujar Ketua PW APRI Sulawesi Tengah terpilih, Isram Said Lolo, dalam sambutannya.
Ia menegaskan, penghulu tidak hanya berperan dalam urusan administrasi pernikahan, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat, konselor keluarga, sekaligus benteng pertahanan spiritual umat.
Menurutnya, penghulu memiliki tanggung jawab moral dalam membina rumah tangga baru, memitigasi konflik sosial keagamaan, hingga menjadi rujukan penyelesaian persoalan hukum Islam di tengah masyarakat.
Di hadapan ratusan pengurus cabang APRI kabupaten/kota yang hadir, ia menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ke arah yang lebih progresif.
“Kami hadir untuk memastikan ketahanan keluarga menjadi fondasi stabilitas sosial di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Tengah, H. Junaidin, M.A mengapresiasi pelantikan tersebut, yang dinilai mencerminkan sinergi lintas sektor. Ia menyebut APRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.
Ia juga menitipkan tujuh misi utama kepada pengurus baru, di antaranya memperkuat ketahanan keluarga, menekan angka perceraian, mendorong moderasi beragama, serta meningkatkan edukasi pernikahan berkualitas.
“Saya ingin APRI menjadi organisasi yang besar bukan hanya dari namanya, tetapi dari karya dan kontribusi nyata di masyarakat,” ujarnya.
Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pembukaan Rakerwil III PW APRI Sulawesi Tengah, yang akan merumuskan program kerja empat tahun ke depan.
Fokus utama program tersebut, meliputi digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas penghulu, serta penguatan advokasi hukum di Bumi Tadulako.
Baca berita lainnya di Google News
