PARIMO, theopini.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meskipun terjadi pergantian kepala desa maupun perangkat pemerintahan.
“Kami ingin melihat apakah desa ini tetap bersih dan konsisten menjalankan lima komponen Desa Antikorupsi, yaitu tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal,” ujar Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Aris Dedy Arham Aris Dedy Arham, saat monitoring dan evaluasi di Desa Kotaraya Selatan, Rabu 11 November 2026.
Menurut, keberlanjutan program Desa Antikorupsi menjadi perhatian penting karena pengetahuan dan komitmen yang telah dibangun melalui bimbingan teknis pada 2023 harus tetap diwariskan kepada aparatur yang baru.
Dengan demikian, penerapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas tidak terhenti akibat perubahan personel pemerintahan desa.
Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi tersebut bukan sekadar memastikan predikat Desa Antikorupsi yang diperoleh Kotaraya Selatan tetap melekat, tetapi juga mengukur sejauh mana prinsip-prinsip antikorupsi diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain keberlanjutan program, Aris juga mengingatkan pemerintah desa agar tetap bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, meskipun terjadi perubahan skema dan besaran anggaran.
“Walaupun dana pengelolaan semakin kecil atau hanya 30 sampai 40 persen dari yang pernah diterima sebelumnya, tanggung jawab Bapak dan Ibu tetap 100 persen. Hanya format dan bentuknya yang berbeda, ada uang dan ada program,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemantauan Desa Antikorupsi dilakukan melalui siklus berjenjang. Review ringan dilaksanakan setiap enam bulan oleh Inspektorat Daerah dan dinas terkait, sedangkan monitoring oleh KPK dilakukan setiap dua tahun.
Adapun evaluasi ulang kelayakan predikat Desa Antikorupsi dijadwalkan pada 2028 atau tahun kelima sejak penetapan, dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
“Kami akan datang kembali pada 2028 bersama Kemendagri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan untuk menilai konsistensi ini dalam bentuk penilaian ulang. Hari ini kami mencoba mengukur sejauh mana Desa Kotaraya Selatan menerapkan indikator Desa Antikorupsi,” katanya.
Ia berharap standar tata kelola pemerintahan yang telah dibangun Desa Kotaraya Selatan dapat terus dipertahankan, sehingga menjadi contoh penerapan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Baca berita lainnya di Google News
