PARIMO, theopini.id – Di tengah pembahasan penghentian sementara aktivitas pertambangan di kawasan Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mulai menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat Desa Air Panas yang terdampak banjir dan sedimentasi.
Sejumlah pekerjaan fisik menjadi prioritas, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan jalan, pembangunan plat duiker, pemasangan bronjong, hingga pembukaan jalur alternatif.
Penanganan tersebut, disiapkan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus mengurangi risiko bencana yang berulang.
Jalan Alternatif Mulai Dipetakan
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parimo, Moh. Aflianto Hamzah, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti arahan Bupati dengan turun langsung ke Desa Air Panas bersama tim lintas OPD.
“Setelah pertemuan dengan masyarakat Air Panas, kami langsung turun ke lapangan bersama tim lintas OPD, didampingi Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa Air Panas untuk menindaklanjuti beberapa tuntutan yang disampaikan kepada Bupati,” ujarnya.
Salah satu pekerjaan yang menjadi prioritas, ialah penanganan jalan alternatif yang menghubungkan Desa Air Panas dengan Desa Olobaru.
“Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan ruas jalan yang perlu ditangani memiliki panjang sekitar 1,1 kilometer. Tim Bina Marga sudah melakukan pengukuran, membuat sketsa, dan mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan. Kami juga sudah menyampaikan kepada kepala desa bahwa penanganannya akan segera dilaksanakan,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan plat duiker tambahan untuk mengurangi risiko banjir. Menurut Aflianto, selama ini aliran air hanya terpusat pada satu jalur, sementara kapasitas saluran di bawah jembatan telah berkurang akibat sedimentasi.
“Karena itu masyarakat mengusulkan pembangunan satu plat duiker tambahan agar saat debit air meningkat, aliran dapat terbagi dan tidak lagi bertumpu pada satu titik,” ujarnya.
Desain awal pembangunan plat duiker, telah disiapkan dan kini memasuki tahap perhitungan kebutuhan anggaran.
Normalisasi Sungai Jadi Prioritas
Ia mengakui, sedimentasi di sungai sudah cukup parah sehingga penanganannya membutuhkan dukungan alat berat dalam jumlah memadai.
“Kalau hanya mengandalkan satu alat berat milik Dinas PUPRP, penanganannya akan sangat sulit mengingat sedimentasi di sungai sudah cukup tinggi. Karena itu kami berharap ada dukungan alat berat yang berada di kawasan pertambangan untuk membantu proses normalisasi,” katanya.
Pemerintah desa, lanjutnya, juga telah menyatakan kesediaan berkoordinasi dengan para pemilik alat berat agar ikut membantu percepatan penanganan.
“Apabila penanganan sungai bisa segera dilakukan, saya yakin kekhawatiran masyarakat akan berkurang. Yang mereka harapkan sebenarnya adalah adanya tanggung jawab dari pihak-pihak yang aktivitasnya diduga menyebabkan dampak banjir, termasuk dukungan alat berat untuk membantu penanganan ketika terjadi bencana,” ujarnya.
Jangan Hanya Memperbaiki Dampaknya
Tenaga Ahli Bidang Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ir. Sugendi Samudin, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus memperbaiki infrastruktur yang rusak, tetapi juga menyelesaikan sumber persoalan.
“Kalau sumber persoalannya tidak diselesaikan, maka perbaikan jalan, pembangunan plat duiker maupun saluran drainase hanya akan menjadi pekerjaan yang terus berulang. Setiap tahun pemerintah akan menganggarkan perbaikan untuk kerusakan yang sama,” ujarnya.
Sugendi, yang berpengalaman di bidang Bina Marga, mengatakan kerusakan jalan hampir selalu dipicu persoalan air.
“Dalam pekerjaan jalan, musuh utamanya adalah air. Bahkan kebocoran kecil saja bisa merusak jalan. Apalagi kalau sedimentasi dan aliran air dari hulu tidak ditangani, kerusakan akan terus berulang meskipun jalannya sudah diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, masyarakat memang membutuhkan jalan dan infrastruktur yang layak. Namun pemerintah harus melihat persoalan secara utuh agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat sementara.
“Kalau pemerintah hanya fokus memperbaiki dampaknya sementara penyebabnya tetap dibiarkan, maka anggaran akan terus habis untuk pekerjaan yang sama. Karena itu, penanganannya harus dimulai dari hulu, termasuk pembenahan alur sungai dan penyelesaian persoalan yang menjadi sumber kerusakan,” tegasnya.
Penanganan Harus Terintegrasi
Pandangan serupa, disampaikan Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur dan Kebencanaan, Hamzah Tjakunu. Menurutnya, seluruh langkah pemulihan harus menjadi bagian dari penanganan terpadu, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap bencana.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesepakatan bersama. Penanganan persoalan ini harus terintegrasi dengan program-program pemerintah sehingga seluruh langkah yang diambil memiliki arah yang sama,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung tingkat kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat sebelum menentukan bentuk penanganan.
“Yang perlu dilakukan sekarang adalah penilaian terhadap dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi. Setelah itu baru dilakukan pembahasan untuk menentukan langkah-langkah penanganannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengurangan risiko terhadap masyarakat harus menjadi prioritas sebelum aktivitas pertambangan kembali berjalan.
“Risiko-risiko yang ada harus diselesaikan lebih dulu. Setelah itu baru dilakukan kajian yang lebih komprehensif agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari,” katanya.
Pemda Parimo Siapkan Dana BTT untuk Pemulihan
Sementara itu, Bupati Parimo, H Erwin Burase, mengatakan hasil rapat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya menghasilkan rekomendasi penghentian sementara aktivitas pertambangan selama 30 hari, tetapi juga kesepakatan untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak.
“Surat rekomendasi juga akan memuat sejumlah poin seperti mendorong semua pihak bersama-sama ikut bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.
Menurut Erwin, langkah pemulihan meliputi pengerukan alur sungai, rehabilitasi rumah warga terdampak, pemasangan bronjong, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan plat duiker, hingga pembukaan jalan alternatif.
“Sebagian sudah tertangani. Tim sudah turun ke lapangan, pemasangan bronjong sudah berjalan, ke depan kita sudah mulai persiapan penanganan ke desa-desa terdampak,” katanya.
Untuk mempercepat pelaksanaan, pemerintah daerah menyiapkan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Masyarakat kita terdampak, mau tidak mau kita mempersiapkan anggaran dari BTT. Kita juga sudah mengeluarkan SK tanggap darurat pascabanjir. Berdasarkan itu, desa-desa di bawah masuk dalam kawasan penanganan,” jelasnya.
Baca berita lainnya di Google News
