PARIMO, theopini.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membenahi dan memvalidasi data Anak Tidak Sekolah (ATS), yang saat ini masih mencapai sekitar 13 ribu anak.
Upaya tersebut, menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah menekan angka ATS, sekaligus memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Kita akan gotong royong lintas OPD untuk memperbaiki data ATS ini,” ujar Plt. Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti, saat kegiatan Sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun, Rabu, 9 September 2026.
Ia mengatakan, pembenahan data akan dilakukan melalui verifikasi langsung ke wilayah dan satuan pendidikan dengan melibatkan lintas OPD.
Mekanisme tersebut, akan mengadopsi pola penanganan stunting yang dinilai berhasil karena melibatkan berbagai pihak secara terpadu.
Sejumlah pihak yang akan dilibatkan antara lain Pokja PAUD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Parimo.
Menurut Sunarti, validasi menjadi penting karena data ATS yang ada saat ini perlu dipastikan kembali kebenarannya.
Dari penelusuran awal, anak tidak sekolah disebut lebih banyak berasal dari wilayah terpencil dan komunitas adat terpencil (KAT) yang masih menghadapi keterbatasan pemahaman maupun akses terhadap pendidikan.
“Di luar dari wilayah KAT, saya kira masyarakat kita, sebagaimanapun ekonominya, pasti menyekolahkan anaknya,” katanya.
Sunarti menilai, dengan kondisi tersebut, Parimo seharusnya mampu menekan angka ATS hingga mencapai nol.
Karena itu, verifikasi lapangan diperlukan untuk mengetahui penyebab sebenarnya anak tidak bersekolah, sekaligus memastikan tidak ada persoalan lain yang memengaruhi munculnya data ATS.
Ia bahkan mengingatkan, proses validasi harus dilakukan secara objektif. Jangan sampai data yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria ATS justru tetap dimasukkan atau sebaliknya.
“Ini sangat sulit. Kita mau zero ATS, tapi di lain sisi PKBM mau ada bantuan POP. Pastinya akan sangat susah,” ujarnya.
Karena itu, Sunarti mengajak seluruh tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan ikut melakukan verifikasi data secara jujur dan akurat.
Menurutnya, pembenahan tidak dapat dilakukan hanya oleh Disdikbud, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia berharap, melalui gotong royong lintas OPD dan satuan pendidikan, jumlah ATS di Kabupaten Parimo dapat ditekan secara signifikan hingga mencapai zero ATS.
“Melalui kerja dan gotong royong lintas sektor, kita mengajak seluruh tenaga satuan pendidikan bekerja sama melakukan verifikasi data anak bersekolah, sehingga daerah bisa mengurangi jumlah ATS, bahkan zero ATS,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
