PALU, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah akan memprioritaskan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), terutama di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan dan daerah terpencil.
Langkah ini, diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parimo. Kita akan berkolaborasi penuh dengan Balai Perumahan dan Pemprov Sulteng agar alokasi program bantuan rumah, baik BSPS maupun rumah jadi, dapat terdistribusi secara optimal bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” tegas Bupati Parimo, H Erwin Burase saat menghadiri Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden 3 Juta Rumah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Palu, Senin, 28 September 2026.
Ia mengatakan, Pemda Parimo akan memperkuat pendataan RTLH agar bantuan perumahan dapat menyasar masyarakat yang paling membutuhkan.
Pendataan, kata dia, akan dilakukan secara by name by address, terutama di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan dan daerah terpencil.
Pemda Parimo juga akan memastikan proses verifikasi lapangan, dan administrasi bagi warga penerima bantuan program stimulan perumahan berjalan lebih cepat.
Program penanganan permukiman kabupaten, selanjutnya akan diselaraskan dengan program perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk Program Berani Sejahtera, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, penanganan RTLH merupakan salah satu kunci untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
Penataan kawasan permukiman dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menurutnya, perlu dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Penanganan RTLH menjadi salah satu perhatian, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, penanganan RTLH dan penataan kawasan permukiman perlu dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Rapat koordinasi dan konsolidasi strategis tersebut, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, jajaran bupati/wali kota, kepala Bappelitbangda, serta kepala dinas yang membidangi perumahan dan permukiman se-Sulawesi Tengah.
Bupati Erwin Burase hadir didampingi Kepala Bappelitbangda Irwan dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Andri Wijaya.
Melalui sinergi lintas pemerintahan tersebut, Pemda Parimo berharap pemenuhan kebutuhan hunian layak dan sehat bagi masyarakat dapat dipercepat sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi
