PARIMO, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase mendorong Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membangun koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terkait rencana kegiatan organisasi.
“Bupati masih menyarankan untuk bertemu Bu Kadis Pendidikan dulu untuk berkoordinasi,” kata Plt Ketua PGRI Kabupaten Parimo, Supardi usai menemui Bupati H Erwin Burase, Rabu, 30 September 2026.
Ia mengatakan, koordinasi tersebut diperlukan karena PGRI masih mematangkan kebutuhan anggaran untuk sejumlah agenda yang akan dilaksanakan.
Selama ini, kata dia, kegiatan organisasi masih mengandalkan iuran anggota dan belum mendapatkan bantuan pemerintah.
“Kami masih mengestimasi dulu berapa anggaran yang kami butuhkan dan berapa dana kas PGRI yang masih ada tersisa,” katanya.
Salah satu agenda yang disiapkan, adalah peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional tingkat kabupaten pada November 2026. Kegiatan direncanakan terpusat di halaman Kantor Bupati dengan melibatkan perwakilan guru dari 23 kecamatan.
Selain kegiatan utama, pihaknya menyiapkan pameran serta rembuk guru yang diharapkan dapat menghadirkan pengurus PGRI tingkat pusat. Konsep pameran masih akan dirumuskan bersama pengurus.
“Kami akan rumuskan nanti dengan teman-teman seperti apa judulnya. Yang jelas menyambut hari ulang tahun guru, hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional,” jelasnya.
Pertemuan tersebut, juga menjadi kesempatan bagi pengurus menyampaikan hasil Konferensi Kerja PGRI Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung pada 25–27 September 2026 di Kota Palu.
Sementara untuk Konferensi Luar Biasa (Konferlub) PGRI Kabupaten Parimo, pelaksanaannya direncanakan pada 2027 dan akan dirangkaikan dengan konferensi kerja. Waktunya belum ditetapkan dan masih akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
Supardi mengatakan, masa tugasnya sebagai Plt Ketua PGRI akan dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi dan membenahi sejumlah hal yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Ia juga menekankan keterbukaan dalam pengelolaan organisasi, termasuk kondisi keuangan PGRI.
“PGRI ini adalah milik semua guru, milik semua pengurus,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Israwati
