PARIMO, theopini.id — Bappelitbangda Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menemukan sekitar 4.790 data tidak valid dari total sekitar 13 ribu data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tercatat di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
Temuan tersebut diperoleh melalui proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data yang dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tim terkait.
“Tim telah menemukan sekitar 4.790 data tidak valid dari total sekitar 13 ribu Anak Tidak Sekolah yang tercatat dalam data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),” ujar Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parimo, Irdan, saat ditemui Jumat, 6 November 2026.
Menurutnya, temuan tersebut diperoleh setelah tim melakukan penelusuran dan pemadanan data dari sejumlah aplikasi yang berkaitan dengan pendataan ATS.
“Hasil ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk kembali memastikan jumlah anak yang benar-benar tidak mengenyam pendidikan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, penelusuran dilakukan setelah muncul keraguan terhadap kesesuaian data Pusdatin dengan kondisi di lapangan.
Keraguan tersebut, sebelumnya juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang menilai angka sekitar 13 ribu belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ATS di Parimo.
Menindaklanjuti hal itu, Bappelitbangda Parimo bersama tim terkait melakukan penelusuran dan survei di sejumlah kecamatan.
Hasil awal menunjukkan adanya perbedaan antara data yang tercatat dalam Pusdatin, dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Dari hasil survei, terdapat perbedaan yang cukup besar antara data Pusdatin yang mencatat sekitar 13 ribu anak tidak sekolah dengan temuan di lapangan. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa data tersebut masih bermasalah dan perlu diperbaiki,” ungkap Irdan.
Ia menambahkan, proses pemadanan juga melibatkan sejumlah pihak terkait. Salah satu basis data yang digunakan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu mencocokkan identitas penduduk.
Meski demikian, sekitar 4.790 data tidak valid tersebut belum dapat diartikan sebagai jumlah pasti anak yang masih berstatus tidak sekolah. Pemerintah daerah masih perlu melakukan verifikasi lanjutan untuk memastikan kondisi dan status setiap data sebelum menetapkan sasaran penanganan.
“Proses validasi tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun intervensi program yang sesuai dengan kondisi anak-anak yang benar-benar membutuhkan penanganan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
