PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Adnyana Wirawan meminta penjelasan mengenai kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan 2026 menjadi Rp261,43 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp180 miliar dalam APBD murni.
“Kami mohon penjelasan kepada rekan-rekan Badan Anggaran (Banggar), kenaikan yang seperti apa dari sektor mana semua. Siapa tahu ada beberapa sektor mungkin yang perlu kita dorong untuk dapat peningkatan PAD kita di tahun 2027,” kata Adnyana dalam rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurutnya, kenaikan target tersebut perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pendapatan daerah pada 2027.
Selain itu, Adnyana menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen anggaran sebelum pengesahan. Ia meminta draf APBD Perubahan dibagikan kepada peserta rapat paripurna agar mereka dapat mengetahui angka-angka yang akan ditetapkan.
“Yang hari ini kita tetapkan adalah menyangkut soal angka anggaran perubahan. Lazimnya yang sering kita lakukan adalah setiap peserta paripurna, khususnya kami di Badan Musyawarah, mendapatkan draf APBD Perubahan ini yang kita akan sahkan. Ini masukan buat sekretariat dan teman-teman di Badan Anggaran,” ujarnya.
Adnyana juga mengapresiasi kehadiran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat tersebut. Ia berharap proses pembahasan dan penetapan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Menanggapi pertanyaan mengenai kenaikan target PAD, Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas di seluruh Parimo, termasuk rumah sakit.
“Untuk detailnya kenaikan itu ada pada BLUD seluruh puskesmas se-Kabupaten Parimo, termasuk BLUD rumah sakit. Itu yang saya sampaikan,” kata Sayutin.
Terkait penyampaian hasil pembahasan anggaran kepada seluruh anggota DPRD, Sayutin menjelaskan bahwa perwakilan fraksi di Banggar diharapkan meneruskan informasi kepada fraksi masing-masing.
“Sebagai pimpinan badan anggaran, makanya fungsi fraksi-fraksi itu teman-teman yang mewakili utusan fraksi badan anggaran, setelah kembalinya pembahasan itu disampaikan oleh pimpinan fraksinya ke masing-masing fraksi untuk menyampaikan. Itulah gunanya fraksi mengutus perwakilannya di badan anggaran,” jelasnya.
Ia pun menyarankan agar koordinasi di tingkat fraksi diperkuat, untuk mengatasi kendala penyampaian informasi hasil pembahasan anggaran.
“Olehnya itu saya menyarankan lagi, ada koordinasi di tingkat fraksi masing-masing terkait problem yang seperti ini,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
