PARIMO, theopini.id – DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendesak pemerintah daerah menertibkan truk yang parkir hingga 24 jam di sekitar SPBU Kampal, terutama di luar waktu pengisian bahan bakar minyak (BBM).
Desakan tersebut disampaikan anggota DPRD Parimo, Mohammad Basuki, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan penyaluran BBM bersubsidi, Senin, 26 Oktober 2026.
Basuki menegaskan, persoalan teknis penyaluran BBM bersubsidi perlu menjadi perhatian. Namun, keberadaan truk yang parkir sepanjang hari di sekitar SPBU juga harus segera ditertibkan.
“Saya menyoroti masalah teknis penyaluran BBM subsidi. Lakukan saja apa yang menjadi hak Anda, namun pemarkiran truk 24 jam harus ditertibkan,” ujar Basuki.
Ia mengatakan, truk yang terus terparkir di sekitar SPBU, khususnya di area Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo, telah lama menjadi persoalan. Kondisi tersebut, bahkan disebut telah menyebabkan kecelakaan.
Selain berpotensi membahayakan pengguna jalan, keberadaan truk yang parkir di lokasi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan dan minat masyarakat untuk melintas maupun beraktivitas di kawasan itu.
Dampaknya, aktivitas ekonomi pelaku usaha di sepanjang jalan tersebut juga berpotensi terganggu.
Basuki menilai, penertiban perlu segera dilakukan, karena kawasan tersebut bukan tempat parkir umum. Ia juga menyoroti kendaraan yang tetap terparkir meski tidak sedang melakukan pengisian BBM.
“Karena SPBU tidak punya kewenangan soal ini, saya minta dinas terkait serius menangani masalah ini,” katanya.
Selain di sekitar Kantor PUPRP Parimo, Basuki turut menyoroti kendaraan yang kerap parkir di depan rumah jabatan Wakil Bupati serta tempat berjualan pelaku usaha di sekitar SPBU.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditangani melalui aturan yang jelas, baik oleh pihak SPBU maupun pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia berharap persoalan parkir kendaraan di kawasan tersebut menjadi bagian dari rekomendasi RDP, agar pemerintah daerah segera menindaklanjutinya.
“Saya berharap masalah ini bisa diseriusi dan dimasukkan dalam rekomendasi untuk dipertegas oleh pemerintah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
