JAKARTA, theopini.id – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendapat tambahan kuota program peremajaan kakao seluas 2.500 hektare dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Tambahan tersebut, meningkatkan alokasi peremajaan kakao di daerah itu dari 6.550 hektare menjadi 9.050 hektare, dengan penyaluran bibit direncanakan berlangsung pada November–Desember 2026.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parimo, Dadan Priatnya Jaya, mengatakan bibit untuk tambahan alokasi tersebut telah tersedia. Saat ini, pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar penyalurannya dapat segera diproses.
“Dari hasil pembicaraan dan dukungan kementerian, kuota kita ditambah untuk peremajaan 2.500 hektare. Bibitnya sudah siap untuk penyaluran November dan Desember 2026. Yang ditunggu pihak kementerian, CPCL harus segera masuk,” kata Dadan.
Tambahan kuota tersebut diperoleh dalam audiensi Bupati Parimo, H. Erwin Burase, didampingi Dadan Priatnya Jaya dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Rombongan diterima Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.
Dengan tambahan tersebut, total alokasi peremajaan kakao yang diusulkan untuk Parimo mencapai 9.050 hektare. Program ini, diharapkan mendukung peremajaan tanaman kakao, sekaligus memperkuat produktivitas perkebunan masyarakat.
Selain bantuan bibit, petani juga akan memperoleh biaya tanam sebesar Rp1,2 juta per hektare. Dana tersebut, menurut Dadan, akan disalurkan langsung ke rekening kelompok penerima.
“Ditambah dengan biaya tanam Rp1,2 juta per hektare. Itu langsung ke rekening kelompok, begitu yang disampaikan Pak Direktur tadi,” ujarnya.
Dadan menjelaskan, tambahan kuota 2.500 hektare tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kekurangan data CPCL dari Sulawesi Tenggara yang dapat dipenuhi melalui usulan Parimo.
Karena itu, kata dia, Bupati Parimo meminta jajarannya segera menyiapkan data calon penerima dan lokasi agar kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan.
“Bupati sangat mendukung. Karena yang 2.500 hektare ini ada kekurangan CPCL dari Sulawesi Tenggara yang kita penuhi. Makanya, perintah Pak Bupati kepada dinas untuk segera menyiapkan CPCL, karena berdasarkan penyampaian Pak Direktur, semua CPCL yang sudah masuk akan segera diproses,” jelasnya.
Parimo Diproyeksikan Jadi Percontohan Pengembangan Kakao dan Kelapa
Selain tambahan kuota peremajaan kakao, audiensi tersebut membahas rencana pengembangan komoditas kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 2027.
Menurut Dadan, Parimo diproyeksikan menjadi lokasi percontohan pertama untuk pengembangan program tersebut. Namun, penetapan resminya masih menunggu surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
“Kabupaten Parimo akan menjadi pilot pertama Satker Mandiri Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Itu menunggu surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan ke Parimo untuk dijadikan pilot pengembangan,” katanya.
Ia mengatakan, dukungan melalui skema BPDP direncanakan mencakup sarana dan prasarana perkebunan, termasuk jalan kantong produksi dan sarana produksi pertanian.
Pengembangan kakao dan kelapa melalui skema tersebut, ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Pembahasan program pengembangan kedua komoditas itu, kata dia, baru dilakukan tahun ini, sedangkan peluncurannya direncanakan tahun depan.
“Untuk dana BPDP ini, yang baru berjalan dari kelapa sawit. Untuk kakao dan kelapa, pengembangannya dimulai tahun depan,” ujarnya.
Usulkan Peremajaan Kakao 8.000 Hektare pada 2027
Untuk memperluas pengembangan komoditas perkebunan, Pemda Parimo juga mengusulkan peremajaan kakao seluas 8.000 hektare pada 2027 dan tambahan peremajaan kelapa seluas 1.500 hektare.
Sementara itu, usulan peremajaan pala mencapai 1.000 hektare, dengan 500 hektare di antaranya telah dimasukkan dalam pengajuan.
Dadan menambahkan, pemanfaatan bantuan bibit kakao tidak hanya diperuntukkan bagi perkebunan berskala besar atau kelompok tani.
Program tersebut, juga berpeluang menjangkau masyarakat yang memiliki lahan pekarangan, termasuk di lingkungan tempat ibadah dan pondok pesantren.
“Bantuan kakao yang 2.500 hektare ini bukan hanya untuk lahan perkebunan skala besar per kelompok tani. Berdasarkan penyampaian Pak Direktur dan ketua kelompok kerja tanaman tahunan, bantuan kakao ini juga bisa untuk lahan pekarangan masyarakat, tempat ibadah, dan pesantren yang kebetulan sejalan dengan program Pak Bupati,” ungkapnya.
Dorong Hilirisasi Perkebunan
Dalam jangka panjang, Pemda Parimo juga menargetkan pengembangan sektor perkebunan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi berlanjut ke hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan di daerah.
Dadan mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan menjadi salah satu harapan pemerintah daerah agar komoditas perkebunan Parimo memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
“Salah satu prioritas Pak Bupati untuk wilayah pengembangan itu di sektor perkebunan. Diharapkan pabrik atau pengolahan bisa ada di Parimo juga nanti,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
