PARIMO, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyiapkan replikasi tata kelola Desa Antikorupsi di seluruh desa mulai triwulan pertama 2027, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan desa percontohan.
Bupati Parimo, H Erwin Burase, mengatakan Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, yang meraih peringkat kedua nasional sebagai Desa Antikorupsi, dapat menjadi rujukan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.
“Ini merupakan hal positif yang kita dapat dari kegiatan monitoring dan evaluasi KPK. Desa antikorupsi adalah desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik, akuntabel, transparan, berintegritas, serta melibatkan masyarakat,” kata Erwin saat ditemui usai monitoring dan evaluasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Rabu 11 November 2026.
Ia mengatakan, Pemda Parimo akan menyiapkan anggaran untuk pembekalan seluruh kepala desa dengan menghadirkan narasumber dari KPK serta desa percontohan, termasuk Kotaraya Selatan dan Suli Indah.
“Kita siapkan anggaran pada 2027. Di triwulan pertama, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan mengundang seluruh desa, menghadirkan narasumber dari KPK dan desa yang menjadi percontohan,” ujarnya.
Erwin berharap, pembekalan tersebut mendorong desa-desa menerapkan keterbukaan pengelolaan keuangan, terutama dalam penggunaan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
Menurutnya, pengelolaan yang tidak transparan dan minimnya partisipasi masyarakat dapat memicu persoalan hukum di tingkat desa.
“Ini yang perlu kita perbaiki. Kita jadikan Kotaraya Selatan sebagai pilot project agar desa-desa lain bisa menerapkan pengelolaan keuangan secara transparan. Insyaallah akan kita lakukan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Selain keterbukaan pengelolaan keuangan, Erwin menilai pembagian tugas aparatur dan digitalisasi pelayanan di Kotaraya Selatan juga dapat dicontoh.
Pembagian tugas yang jelas membuat pekerjaan tidak tumpang tindih, sementara layanan digital memudahkan masyarakat mengakses pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
“Pelayanannya bisa lebih cepat. Dari jarak jauh pun masyarakat tidak harus bertemu secara fisik, tetapi pelayanan tetap bisa terlaksana. Ini salah satu hal menarik yang bisa kita terapkan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
