PALU, theopini.id — Program Berani Sehat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan karena dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin.
“Ini wujud kolaborasi utuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan dalam rangka memastikan kesehatan masyarakat terus terjaga dan berkelanjutan. Program Gubernur Sulawesi Tengah ini luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk diterapkan di provinsi lain,” kata Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menilai, pola kerja sama yang dibangun melalui Berani Sehat berpotensi diterapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain untuk memperluas jangkauan perlindungan kesehatan masyarakat.
Program tersebut, juga menunjukkan peningkatan jumlah peserta. Hingga 1 November 2026, peserta Berani Sehat tercatat sebanyak 221.120 orang, meningkat dari 129.896 peserta pada 1 Desember 2025.
Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
“Program Berani Sehat ini benar-benar program yang membantu masyarakat kita. Kita tahu persis di Sulteng, cakupan BPJS kita sudah berada di atas rata-rata, hampir rata-rata sudah di atas 85 persen ke atas,” ujar Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, Berani Sehat bukan merupakan program pembayaran langsung biaya pelayanan rumah sakit.
Program tersebut, membantu menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat ditanggung sesuai ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, sebagian masyarakat yang menunggak iuran bukan karena sengaja mengabaikan kewajibannya, melainkan mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri.
Ia juga menyoroti sejumlah kondisi pelayanan kesehatan yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, seperti kecelakaan tunggal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui kebijakan yang tersedia.
Terkait kemungkinan penyalahgunaan program oleh peserta yang sengaja tidak membayar iuran karena mengandalkan Berani Sehat, Anwar Hafid menegaskan pemerintah akan melihat kondisi masyarakat berdasarkan data dan fakta di lapangan.
Pertemuan tersebut dipimpin Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido. Agenda ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan DJSN dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
Dalam kunjungan tersebut, Akmal didampingi Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan Peserta Mangisi Raja Simarmata, Deputi Direksi Wilayah X Mokhamad Cucu Zakaria, anggota DJSN Royanto Purba dan Muttaqien, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Endang Triana Simanjuntak.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Moh Abdillah Novandi
