JAKARTA, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase, mendorong pembangunan Sekolah Terpadu Satu Atap sebagai salah satu solusi memperluas akses pendidikan dan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun di wilayah terpencil.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Erwin saat memimpin audiensi Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
“Bentang wilayah kami sangat luas dengan garis pantai mencapai 510 kilometer, dikelilingi kontur pegunungan serta permukiman yang terpencar. Kondisi ini menciptakan hambatan aksesibilitas yang masif, sehingga bermuara pada tingginya risiko anak-anak kita menjadi ATS dan APS, khususnya pada masa transisi dari PAUD ke SD dan dari SD ke SMP,” ungkap Erwin di hadapan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto.
Menurutnya, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Parimo.
Persoalan tersebut diperberat oleh belum meratanya layanan PAUD, jarak sekolah yang jauh, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah wilayah.
Pemda Parimo mencatat sebanyak 2.844 anak masuk dalam data berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 160/P/2021. Selain itu, terdapat 2.492 anak di wilayah khusus yang belum tercantum dalam keputusan tersebut.
Persoalan infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian. Dari total 1.079 satuan pendidikan di Kabupaten Parimo, sebanyak 937 sekolah belum tersentuh program revitalisasi.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan potret nyata anak-anak kita di pelosok yang membutuhkan kehadiran negara. Jika dibiarkan, rantai putus sekolah ini akan terus berulang,” tegasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemda Parimo mengusulkan pengembangan Sekolah Terpadu Satu Atap dengan mengintegrasikan layanan PAUD, SD, dan SMP. Model ini diharapkan mendekatkan akses pendidikan kepada anak-anak di wilayah yang selama ini terkendala jarak dan kondisi geografis.
Usulan tersebut juga disertai kesiapan pemenuhan sejumlah persyaratan, mulai dari kejelasan status lahan, validasi data pokok pendidikan (Dapodik), hingga komitmen penyediaan tenaga pendidik.
“Pembangunan Sekolah Terpadu Satu Atap di wilayah terpencil ini bukan sekadar proyek fisik semata. Ini adalah investasi moral untuk memutus rantai putus sekolah dan memastikan tidak ada satu pun anak di pelosok Parigi Moutong yang tertinggal dari program Wajib Belajar 13 Tahun,” tutur Erwin.
Kemendikdasmen Siapkan Dukungan Bertahap
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan pengembangan sekolah satu atap dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas SD yang sudah tersedia.
Menurutnya, Pemda perlu memetakan sejumlah SD yang lokasinya berdekatan untuk dijadikan satu titik pusat layanan SMP. Dengan demikian, pembangunan tidak harus dilakukan di setiap sekolah.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian menentukan satu titik pusat yang dijadikan SD-SMP satu atap,” jelas Gogot.
Ia mengatakan, dukungan pemerintah pusat dapat dilakukan secara bertahap pada 2027 melalui penambahan fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, dan toilet.
Namun, sebelum dukungan tersebut direalisasikan, pemerintah daerah perlu menyiapkan nomenklatur serta kebutuhan administrasi untuk pembentukan layanan pendidikan tersebut. Persiapan itu juga diarahkan untuk mendukung penerimaan murid baru tahun ajaran 2027/2028.
Selain pengembangan infrastruktur, Kemendikdasmen juga menyoroti penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Parimo.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan bidang pendidikan nonformal dan informal Kemendikdasmen menyampaikan bahwa jumlah ATS berdasarkan dashboard data telah mengalami penurunan dari sekitar 13.000 menjadi lebih dari 10.000 anak.
Penurunan tersebut diduga merupakan hasil perbaikan serta verifikasi dan validasi data yang dilakukan Dinas Pendidikan Parimo bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
Kemendikdasmen menyatakan siap mendukung penanganan ATS melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal, termasuk melalui layanan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Upaya tersebut kami harapkan dapat memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Parimo,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
















