JAKARTA, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meminta pemerintah pusat memperkuat kebijakan pemerataan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian guru.
Saat ini, Parimo masih kekurangan 1.833 guru dari total kebutuhan sebanyak 5.451 tenaga pendidik.
“Dari 23 kecamatan yang ada di wilayah kami, yang didominasi kawasan pesisir dan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas di Teluk Tomini, kami membawa satu tekad bulat: tidak boleh ada anak yang tertinggal. Namun, ikhtiar ini berhadapan langsung dengan tantangan riil di lapangan, terutama defisit tenaga pendidik yang cukup masif,” ujar Bupati Parimo, H. Erwin Burase.
Hal itu disampaikan Erwin saat memimpin audiensi bersama jajaran Pemda Parimo dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., beserta jajarannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Erwin menjelaskan, dari total kebutuhan 5.451 guru, tenaga pendidik yang tersedia saat ini baru mencapai 3.618 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan 1.833 guru atau sekitar 34 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.056 berstatus PPPK penuh waktu, 1.360 PNS negeri, 116 PPPK paruh waktu, dan 86 PNS swasta. Selain itu, terdapat sekitar 467 guru yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).
Kekurangan tenaga pendidik juga cukup terasa di wilayah terpencil. Dari kebutuhan 752 guru, baru 416 orang yang terpenuhi, terdiri atas 305 ASN dan 111 non-ASN.
“Artinya, masih terdapat kekurangan 336 guru atau sekitar 45 persen dari total kebutuhan di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan itu, Pemda Parimo terus menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.
Salah satunya melalui program “Satu Seragam untuk Sejuta Mimpi” yang pada 2025 telah menyalurkan seragam gratis kepada 15.440 murid baru SD dan SMP.
Pada 2026, program tersebut diperluas dengan menyasar 2.383 murid baru Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selanjutnya, program direncanakan menjangkau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada 2027.
“Kami juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun,” kata Erwin.
Selain itu, pada 2026 Pemda Parimo menetapkan 21 sekolah percontohan (pilot project) dan 60 sister school. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan sekaligus menghapus stigma sekolah favorit.
Lima Isu Strategis Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Dalam audiensi tersebut, Erwin menyampaikan lima isu strategis terkait penataan tenaga pendidik di Parimo yang membutuhkan penjelasan dan kebijakan pemerintah pusat, terutama untuk pelaksanaan mulai 2027.
Kelima isu itu meliputi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, peluang PPPK penuh waktu mengikuti seleksi CPNS, rekrutmen CPNS guru berdasarkan kebutuhan riil daerah, keberlanjutan guru non-ASN dengan mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, serta kebijakan afirmatif bagi wilayah terpencil dan putra daerah.
Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik pada 849 satuan pendidikan di Parimo, yang terdiri atas 426 SD, 308 TK, dan 115 SMP.
Kemendikdasmen Jelaskan Penataan Status Guru
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Dirjen GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai penataan status kepegawaian dan keberlanjutan tenaga pendidik non-ASN.
Terkait 116 pegawai paruh waktu, ia menekankan perlunya pemastian status keaktifan masing-masing, termasuk apakah masih mengajar, beralih profesi, pensiun, atau telah pindah tugas.
“Pemadanan data akan dilakukan bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),” kata Nunuk.
Mulai 1 Januari 2027, guru berstatus pegawai paruh waktu disebut akan dialihkan menjadi ASN pusat. Dengan skema tersebut, pembayaran gaji akan ditanggung langsung pemerintah pusat dan tidak lagi diusulkan melalui APBD.
Sementara itu, penataan tenaga pendidik non-ASN lainnya akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah juga diimbau tetap memperpanjang kontrak mereka untuk menjaga ketersediaan guru di satuan pendidikan.
Adapun guru non-ASN yang tercatat dalam basis data per Desember 2024, sekitar 468 orang, tetap diperbolehkan bekerja pada tahun mendatang.
“Pemerintah pusat akan menyiapkan regulasi dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakan mereka, termasuk melalui opsi pembiayaan dana BOS atau instrumen pendanaan lainnya,” jelasnya.
Selain itu, berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah pada November 2026, kelompok guru non-ASN tersebut akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan itu juga mencakup peluang afirmasi batas usia bagi peserta yang berusia di atas 35 tahun.
“Bagi guru yang belum berhasil dalam seleksi, pemerintah memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka melalui payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News















