the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Headline

Kekurangan 1.833 Guru, Bupati Parimo Desak Pemerataan dan Kepastian Status Kepegawaian

the OPINIbythe OPINI
18 November 2026
in Headline
Reading Time: 4 mins read
the OPINIbythe OPINI
18 November 2026
in Headline
Reading Time: 4 mins read
Kekurangan 1.833 Guru, Bupati Parimo Desak Pemerataan dan Kepastian Status Kepegawaian

Bupati Parimo, H. Erwin Burase saat memimpin audiensi bersama jajaran Pemda Parimo dengan Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., beserta jajarannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Foto: Dedi Arman)

Baca Juga

Dalam Sebulan, Polres Parimo Ungkap 29 Kasus Narkotika dan Sita 178,18 Gram Sabu

Bupati Buol Targetkan 500 Keluarga Keluar dari Kemiskinan pada 2027

JATAM Minta PTUN Nyatakan Gubernur Sulteng Lakukan Pembiaran Kasus Lingkungan PT QMB

JAKARTA, theopini.id — Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meminta pemerintah pusat memperkuat kebijakan pemerataan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian guru.

Saat ini, Parimo masih kekurangan 1.833 guru dari total kebutuhan sebanyak 5.451 tenaga pendidik.

“Dari 23 kecamatan yang ada di wilayah kami, yang didominasi kawasan pesisir dan pegunungan dengan aksesibilitas terbatas di Teluk Tomini, kami membawa satu tekad bulat: tidak boleh ada anak yang tertinggal. Namun, ikhtiar ini berhadapan langsung dengan tantangan riil di lapangan, terutama defisit tenaga pendidik yang cukup masif,” ujar Bupati Parimo, H. Erwin Burase.

Hal itu disampaikan Erwin saat memimpin audiensi bersama jajaran Pemda Parimo dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., beserta jajarannya di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Erwin menjelaskan, dari total kebutuhan 5.451 guru, tenaga pendidik yang tersedia saat ini baru mencapai 3.618 orang. Artinya, masih terdapat kekurangan 1.833 guru atau sekitar 34 persen.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.056 berstatus PPPK penuh waktu, 1.360 PNS negeri, 116 PPPK paruh waktu, dan 86 PNS swasta. Selain itu, terdapat sekitar 467 guru yang belum berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Kekurangan tenaga pendidik juga cukup terasa di wilayah terpencil. Dari kebutuhan 752 guru, baru 416 orang yang terpenuhi, terdiri atas 305 ASN dan 111 non-ASN.

“Artinya, masih terdapat kekurangan 336 guru atau sekitar 45 persen dari total kebutuhan di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Di tengah keterbatasan itu, Pemda Parimo terus menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Salah satunya melalui program “Satu Seragam untuk Sejuta Mimpi” yang pada 2025 telah menyalurkan seragam gratis kepada 15.440 murid baru SD dan SMP.

Pada 2026, program tersebut diperluas dengan menyasar 2.383 murid baru Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selanjutnya, program direncanakan menjangkau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada 2027.

“Kami juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun,” kata Erwin.

Selain itu, pada 2026 Pemda Parimo menetapkan 21 sekolah percontohan (pilot project) dan 60 sister school. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan sekaligus menghapus stigma sekolah favorit.

Lima Isu Strategis Disampaikan ke Pemerintah Pusat

Dalam audiensi tersebut, Erwin menyampaikan lima isu strategis terkait penataan tenaga pendidik di Parimo yang membutuhkan penjelasan dan kebijakan pemerintah pusat, terutama untuk pelaksanaan mulai 2027.

Kelima isu itu meliputi pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, peluang PPPK penuh waktu mengikuti seleksi CPNS, rekrutmen CPNS guru berdasarkan kebutuhan riil daerah, keberlanjutan guru non-ASN dengan mengacu pada Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, serta kebijakan afirmatif bagi wilayah terpencil dan putra daerah.

Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik pada 849 satuan pendidikan di Parimo, yang terdiri atas 426 SD, 308 TK, dan 115 SMP.

Kemendikdasmen Jelaskan Penataan Status Guru

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Dirjen GTK Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyampaikan sejumlah penjelasan mengenai penataan status kepegawaian dan keberlanjutan tenaga pendidik non-ASN.

Terkait 116 pegawai paruh waktu, ia menekankan perlunya pemastian status keaktifan masing-masing, termasuk apakah masih mengajar, beralih profesi, pensiun, atau telah pindah tugas.

“Pemadanan data akan dilakukan bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin),” kata Nunuk.

Mulai 1 Januari 2027, guru berstatus pegawai paruh waktu disebut akan dialihkan menjadi ASN pusat. Dengan skema tersebut, pembayaran gaji akan ditanggung langsung pemerintah pusat dan tidak lagi diusulkan melalui APBD.

Sementara itu, penataan tenaga pendidik non-ASN lainnya akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah juga diimbau tetap memperpanjang kontrak mereka untuk menjaga ketersediaan guru di satuan pendidikan.

Adapun guru non-ASN yang tercatat dalam basis data per Desember 2024, sekitar 468 orang, tetap diperbolehkan bekerja pada tahun mendatang.

“Pemerintah pusat akan menyiapkan regulasi dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakan mereka, termasuk melalui opsi pembiayaan dana BOS atau instrumen pendanaan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah pada November 2026, kelompok guru non-ASN tersebut akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan itu juga mencakup peluang afirmasi batas usia bagi peserta yang berusia di atas 35 tahun.

“Bagi guru yang belum berhasil dalam seleksi, pemerintah memastikan keberlanjutan pekerjaan mereka melalui payung hukum yang memberikan kepastian bagi pemerintah daerah,” pungkasnya.

Baca berita lainnya di Google News

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #Kemendikdasmen#parigimoutong#PemdaParimo#Sulteng
Previous Post

Dalam Sebulan, Polres Parimo Ungkap 29 Kasus Narkotika dan Sita 178,18 Gram Sabu

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Di Tengah Efisiensi, Gaji PPPK Parimo Tetap Jadi Prioritas Anggaran 2027

Di Tengah Efisiensi, Gaji PPPK Parimo Tetap Jadi Prioritas Anggaran 2027

18 November 2026
Mobil Bapak Tatu dan Siperman Antar Banggai Bersaing di IGA Award 2026

Mobil Bapak Tatu dan Siperman Antar Banggai Bersaing di IGA Award 2026

17 November 2026
Kapolres Parimo Pimpin Sertijab Lima Pejabat dan Lantik Kabag Ren serta Kasi Humas

Kapolres Parimo Pimpin Sertijab Lima Pejabat dan Lantik Kabag Ren serta Kasi Humas

17 November 2026
Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

Longki Tekankan Peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi

16 November 2026
RTRW dan Indikator Pembangunan Jadi Pertimbangan Perubahan RPJMD Parimo 2027

Bappelitbangda Parimo Evaluasi 18 SPPG, Kebersihan hingga Sanitasi Jadi Sasaran Pemeriksaan

16 November 2026
KPK Minta Dugaan Keterlibatan Aparat Desa dalam Tambang Emas Ilegal Ditelusuri

KPK Minta Dugaan Keterlibatan Aparat Desa dalam Tambang Emas Ilegal Ditelusuri

15 November 2026

ARTIKEL TERKINI

Kekurangan 1.833 Guru, Bupati Parimo Desak Pemerataan dan Kepastian Status Kepegawaian

Kekurangan 1.833 Guru, Bupati Parimo Desak Pemerataan dan Kepastian Status Kepegawaian

18 November 2026
Dalam Sebulan, Polres Parimo Ungkap 29 Kasus Narkotika dan Sita 178,18 Gram Sabu

Dalam Sebulan, Polres Parimo Ungkap 29 Kasus Narkotika dan Sita 178,18 Gram Sabu

18 November 2026
Bupati Buol Targetkan 500 Keluarga Keluar dari Kemiskinan pada 2027

Bupati Buol Targetkan 500 Keluarga Keluar dari Kemiskinan pada 2027

18 November 2026
JATAM Minta PTUN Nyatakan Gubernur Sulteng Lakukan Pembiaran Kasus Lingkungan PT QMB

JATAM Minta PTUN Nyatakan Gubernur Sulteng Lakukan Pembiaran Kasus Lingkungan PT QMB

18 November 2026
Bupati Parimo Dorong Sekolah Terpadu Satu Atap untuk Percepat Wajib Belajar 13 Tahun

Bupati Parimo Dorong Sekolah Terpadu Satu Atap untuk Percepat Wajib Belajar 13 Tahun

18 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

Gempa Bumi Terkini 5.8 M Guncang 49 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT

18 November 2026
Wagub Gorontalo Tinjau Layanan Dokter Spesialis di Tolinggula, Pastikan Akses Kesehatan Merata

Wagub Gorontalo Tinjau Layanan Dokter Spesialis di Tolinggula, Pastikan Akses Kesehatan Merata

17 November 2026
Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

Sekda Parimo: Inspeksi SPPG Bukan untuk Memberikan Sanksi

16 November 2026
Hestiwati Ingatkan Capaian CKG Harus Diikuti Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan

Hestiwati Ingatkan Capaian CKG Harus Diikuti Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan

13 November 2026

Gempa Bumi Terkini 7.1 M Guncang 130 km BaratDaya MALUKUTENGGARA

17 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d