PARIMO, theopini.id — Anggota DPR/MPR RI, H. Longki Djanggola, mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan memahami peran, fungsi, serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam menjaga konstitusi dan kedaulatan rakyat.
“Lebih dari sekadar lembaga negara, MPR adalah manifestasi dari semangat gotong royong seluruh rakyat Indonesia, sebuah rumah kebangsaan tempat bertemunya berbagai kemajemukan suku, agama, ras, dan golongan dalam ikatan persatuan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Longki dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Parigi, Senin sore, 16 November 2026.
Menurutnya, MPR RI memiliki posisi istimewa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai rumah kebangsaan sekaligus pengawal konstitusi, lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, MPR juga memiliki tanggung jawab merawat nilai-nilai luhur Pancasila di tengah dinamika zaman yang terus berubah.
Ia menjelaskan, kedudukan dan kewenangan MPR RI telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Legitimasi demokratis lembaga tersebut diperoleh melalui mekanisme perwakilan rakyat dan perwakilan daerah.
Dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya, MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya sesuai prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances.
“ MPR perlu terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat daerah, kelompok pemuda, akademisi, tokoh agama, perempuan, serta kelompok masyarakat lainnya,” katanya.
Longki juga menekankan bahwa kedaulatan rakyat merupakan ruh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi menjadi pedoman sekaligus batas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Menurutnya, MPR RI mempunyai peran penting dalam menjaga kehidupan konstitusional, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan menyerap aspirasi masyarakat.
Hal itu diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Saya ingin menekankan bahwa kedaulatan rakyat adalah ruh demokrasi Indonesia, sedangkan konstitusi merupakan pedoman dan batas bagi seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara,” ujarnya.
Ia berharap demokrasi Indonesia tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif dengan menghadirkan keadilan, menghormati perbedaan, serta menjunjung tinggi hukum dan konstitusi.
“Demokrasi yang menghadirkan keadilan, demokrasi yang menghormati perbedaan, demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, dan demokrasi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara,” tuturnya.
Melalui Sarasehan Kebangsaan tersebut, Longki berharap masyarakat tidak hanya memahami peran, fungsi, dan kewenangan konstitusional MPR RI, tetapi juga merefleksikan kembali komitmen kebangsaan dalam merawat demokrasi, memperkuat persatuan nasional, serta menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Dalam kesempatan itu, Longki turut menyampaikan apresiasi kepada narasumber, Dr. Sahran Raden, S.Ag., M.H., serta seluruh peserta yang hadir.
“Saya berharap partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat memperkaya diskusi dan melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News















