PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tahun ini tidak mengalokasikan anggaran pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) bagi tenaga kesehatan. Padahal, UKOM tersebut merupakan syarat wajib untuk kenaikan pangkat pejabat fungsional kesehatan.
“Anggaran di bidang kami tahun ini terbatas sekali. UKOM itu penting dan wajib, bagi tenaga kesehatan yang mau naik pangkat,” Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Dinas Kesehatan Parimo, Jeffry A. Fischer, di Parigi, Selasa, 21 Juni 2022.
Baca Juga : Pelatihan MU IBI Parimo, Berikut Harapan Pemda Terhadap Tenaga Medis
Menurut dia, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), UKOM pejabat fungsional kesehatan wajib dibiayai oleh Pemda, dan tidak boleh dibebankan kepada tenaga kesehatan.
Namun, karena tidak adanya alokasi anggaran pelaksanaan UKOM, sehingga pejabat fungsional kesehatan yang seharusnya naik pangkat di April dan Oktober tahun ini, tertunda.
“Terpaksa tunda, karena memang tidak bisa naik pangkat tanpa UKOM ini,” kata dia.
Solusi yang dilakukan pihaknya sejauh ini, yakni merekomendasikan nama pejabat fungsional kesehatan di daerah, untuk mengikuti UKOM melalui alokasi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.
Hanya saja, tidak seluruh tenaga kesehatan berkesempatan mengikuti UKOM itu, karena kuota yang diberikan terbatas.
“Kami sarankan kemarin kepada tenaga kesehatan untuk daftar, dan yang menurut Pemprov memenuhi syarat bisa ikut. Sementara sisanya kami akan jaring,” tambahnya.
Kemudian, solusi lainnya adalah Pemda mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya sendiri, dan mendatangkan tim penguji dari Provinsi Sulawesi Tengah.
Sehingga, Dinas Kesehatan telah merencanakan tiga pertemuan, dan akan dilebur serta dianggarkan pada APBD Perubahan 2022.
Baca Juga : Komisi IV Soroti Insenda Tenaga Dokter yang Tak Kunjung Dibayarkan
“Salah satunya UKOM pejabat fungsional kesehatan. Cuman yang belum bisa, tenaga dokter karena provinsi belum memiliki tim penilai, jadi harus mengikuti di daerah lain,” ungkapnya.
Jeffry berharap, pelaksanaan UKOM pejabat fungsional kesehatan di akhir 2022 itu, terlaksana sesuai dengan rencana, dan mendapatkan dukungan anggaran dari Pemda Parimo.
