PARIMO, theopini.id – Kementerian Agama (Kemenag) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah berharap Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat membantu menanggulangi tambahan biaya keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH).
“Kami berharap pemerintah bisa membantu menutupi kekurangan biaya tersebut. Semoga juga tidak akan ada kendala terkait dengan CJH yang belum membayar,” ucap Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, Kemenag Parimo, Subhan Lapu, di Parigi, Rabu, 31 Mei 2023.
Baca Juga: Anggaran Defisit, CJH Sulteng Dibebankan Biaya Tambahan Keberangkatan
Berdasarkan surat Gubernur, kata dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan lelang domestik haji dengan biaya tersedia dalam APBD, sebesar Rp 8.463.970.000,-.
Kesiapan anggaran tersebut, ternyata tidak mencukupi, karena kenaikan biaya domestik haji. Dalam survey, ia menjelaskan, harga termurah secara keseluruhan charter flight Lion Air yang telah ditunjuk langsung lewat peraturan, menawarkan Rp 10.143.125.000,- untuk 2.125 CJH.
“Jadi biaya subsidinya itu, dibebankan kepada CJH sebesar Rp 790.200 CJH,” imbuhnya.
Namun, ia mengaku, memang belum melakukan koordinasi atas tambahan biaya keberangkatan CJH tersebut, karena surat Gubernur baru diterima pihak Kemenag Parimo.
Sejauh ini, tambahnya, ada beberapa CJH asal Kabupaten Parimo yang menyetujui untuk melakukan pembayaran tambahan.
Baca Juga: Realisasi PMA Sulteng Capai US$ 1,9 Miliar, Tinggalkan Rekor DKI Jakarta
Meskipun, Kemenag Parimo belum menginformasikan apa yang akan berlaku terhadap CJH, apabila tidak melakukan pembayaran biaya tambahan tersebut.
“Batas akhir pembayaran biaya tersebut, pada 5 Juni 2023 atau bersamaan dengan jadwal pemberangkatan CJH,” pungkasnya.
