PARIMO, theopini.id – DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) APBD 2022, Rabu, 31 Mei 2023.
Jawaban Bupati tersebut, disampaikan Sektertaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran A Tiangso di hadapan anggota DPRD setempat.
Baca Juga: LKPJ Bupati 2021, Laporkan PAD Naik Hingga Pembayaran Utang
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Parimo, bahwa pada sidang paripurna sebelumnya telah menerima pengajuan Raperda LKPj APBD 2022 untuk dibahas bersama DPRD,” ungkap Zulfinasran, saat membacakan jawaban Bupati.
Menurutnya, Pemda Parimo akan menindaklanjuti pandangan fraksi Bintang Indonesia, yang menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp 150 miliar.
Salah satunya, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parimo akan berkoordinasi dengan OPD penghasil untuk melakukan analisa, dan penghitungan penerimaan agar meningkatkan target PAD.
“Saat ini, telah dilaksanakan perbaikan Perda tentang pendapatan hasil daerah, untuk meningkatkan PAD,” imbuhnya.
Terkait Silpa Rp 92 miliar lebih, untuk perbaikan infrastruktur jalan dan rumah sakit, berdasarkan pandanan fraksi NasDem, kata dia, akan diakomodir Pemda.
Selain itu, akan akan dikembalikan pada mekanisme penggunaan Silpa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Selanjutnya, perhatian terhadap fasilitas pemadam kebakaran, sesuai pandangan fraksi Kebangkrutan Bangsa, telah diupayakan pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo-PP) dan Pemadam Kebakaran untuk penambahan armada.
“Sehingga, pelayanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dapat maksimal diseluruh daerah rawan kebakaran,” ujarnya.
Baca Juga: Cicilan Utang Pemda Parimo ke Bank Dunia Tersisa 3 Tahun
Langkah tersebut, telah dilakukan dengan membangun komunikasi dengan Dikjen PUM untuk penambahan fasilitas armada, dan disarankan mengajukan permohonan.
“Karena ada anggaran pengadaan pompa Damkar, dan Pemda cukup membayar biaya pengiriman,” pungkasnya.
