PARIMO, theopini.id – Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah telah menuntaskan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke titik-titik pembagian.
“Tidak ada lagi beras yang menumpuk di titik pembagian atau kantor desa di 23 kecamatan. Seluruhnya selesai dibagikan ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM),” ungkap Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Rahmatia, di Parigi, Kamis, 15 Februari 2024.
Baca Juga: Pemda Parimo Mulai Salurkan CBP ke 43.790 KPM
Menurutnya, memang sebelumnya Perum BULOG mengeluarkan surat edaran untuk menarik kembali CBP yang telah didistribusikan ke 23 kecamatan.
Tujuannya, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Namun, berdasarkan hasil pantauan dan evaluasi di lapangan, ternyata seluruh CBP sebanyak 437.390 ton telah disalurkan ke 43.790 KPM.
“Beberapa laporan dari koordinator lapangan, CBP sudah sampai ke titik pembagian, baik di daerah pegunungan maupun terpencil,” ujarnya.
Setelah Pemilu 2024, pihkanya akan kembali melakukan penyaluran CBP untuk kuota Februari, tetapi masih mengganggu jadwal dari pihak transporter.
Ia menjelaskan penyaluran CBP tahun ini, dilakukan selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni yang dibagi menjadi dua tahapan.
“Tahap pertama, Januari-Maret dan tahap kedua, April-Juni, dengan masing-masing penyaluran CBP sebanyak 473.390 ton,” jelasnya.
Soal KPM pada penyaluran CBP tahun ini, menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sehingga, sesuai edaran pemerintah pusat, pihaknya berkoordinasi dengan Bappelitbangda Parimo, terkait penggunaan data P3KE.
Baca Juga: Tekan Inflasi Daerah, Pemda Parimo Akan Salurkan CBP
Namun, bila ditemukan banyak penerima tidak memenuhi syarat, maka aparat desa dapat menggantinya dengan warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) dan Kartu Resiko Stunting (KRS).
“Contoh yang kami temukan, ada pensiunan aktif masuk dalam data penerima. Sehingga, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis), harus digantikan dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM),” pungkasnya.
