JAKARTA, theopini.id – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan, angka inflasi Indonesia secara Year-on-Year (YoY) pada Mei 2024 terhadap Mei 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,84 persen.
Angka ini, menurutnya, lebih rendah dibandingkan inflasi secara YoY pada bulan sebelumnya sebesar 3 persen. Penurunannya, tak lepas dari kerja keras berbagai stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca Juga: Kemendagri Tegaskan Pemberian TPP ASN Disesuaikan Kemampuan Pemda
“Tentunya ini, merupakan suatu anugerah dan hasil jerih payah kita bersama. Namun demikian, masih terdapat beberapa jenis komoditas, yang sebenarnya bisa kita atasi lebih baik lagi, seperti cabai dan bawang,” kata Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2024 di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.
Meski inflasi periode ini menurun, ia menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda harus terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran.
Selain itu, diminta pula agar para stakeholder terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk.
Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.
“Oleh sebab itu, kita harus tetap merencanakan dan mengantisipasi perubahan situasi yang harus dengan segera kita mengambil langkah-langkahnya,” ujarnya.
Tomsi pun mengingatkan, sepuluh pemerintah provinsi dengan angka inflasi terbilang tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian.
Adapun sepuluh provinsi itu, terdiri dari Papua Tengah (5,39 persen), Gorontalo (4,91 persen), Papua Barat (4,56 persen), Riau (4,41 persen), Sumatera Utara (4,26 persen), Papua Selatan (4,19 persen), Sumatera Barat (4,17 persen), Sulawesi Utara (4,15 persen), Bengkulu (3,71 persen), dan Kepulauan Riau (3,67 persen).
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Minta Sekda Dukung Penyediaan Anggaran Pilkada 2024
“Kami harapkan dalam minggu ini, gubernur dapat melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi khususnya sepuluh tertinggi. Ditambah dengan daerah-daerah yang masih melebihi batas nasional,” pungkasnya.
