Menparekraf: Indonesia Butuh Lebih Banyak Investasi Pariwisata Berkelanjutan

JAKARTA, theopini.id Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata yang berkelanjutan.

“Kita melihat, ada permintaan dari sisi pasar yang terus berkembang ke arah sustainable tourism. Di mana kita perlu investasi yang begitu besar,” kata Menparekraf Sandiaga, dalam International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024 yang berlangsung pada 5 hingga 6 Juni 2024 di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.  

Baca Juga: Jokowi Berharap Masyarakat Tak Lagi Pilih Liburan ke Luar Negeri

Ia menjelaskan, pariwisata berkelanjutan menginginkan hotel yang ramah lingkungan, dan mengharapkan praktik pariwisata yang ramah lingkungan.

“Tahun lalu 3 miliar investasi di pariwisata ini, lebih banyak hampir di hotel-hotel yang konvensional. Sedangkan kita ingin mengarahkannya lebih ke pariwisata hijau, yang lebih ramah lingkungan, dan juga konsepnya regeneratif,” kata dia.

Pariwisata regeneratif berfokus pada pemulihan, dan regenerasi lingkungan, serta masyarakat lokal. Adapun tujuan utamanya, adalah menjadikan sebuah destinasi wisata yang lebih baik dari kondisi awalnya.

“Jadi bukan berdampak negatif tetapi berdampak positif, ini kita dorong dengan dukungan semua pihak,” ujar Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga menyampaikan Pantai Indah Kapuk (PIK) dua masuk dalam deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2024.

Ia menilai kawasan PIK dua mampu menjadi destinasi yang menarik, untuk berwisata serta mampu membuka lapangan kerja baru serta menggeliatkan ekonomi.

“Kita sudah berbicara untuk memastikan bahwa selain di Bali, PIK juga akan menyediakan destinasi wisata,” imbuhnya.

Nantinya, kata dia, PIK akan dibangun lebih banyak rumah sakit, untuk mendukung wisata kesehatan di Indonesia.

Baca Juga: Menparekraf Dorong Pelaku Ekraf Jadi Agen Perubahan Kebangkitan Ekonomi

Hal ini, menjadi langkah pemerintah untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang mumpuni bagi masyarakat.

“Karena Wamenkes bilang Rp167 triliun itu banyak yang dihabiskan warga Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri,” pungkasnya.