JAKARTA, theopini.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun.
Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Baca Juga: Pj Bupati Sinjai Usulkan Peningkatan Jalan ke Kementerian PUPR
“Arah pembangunan pada RKP, terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menteri Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis, 6 Juni 2024.
Ia mengatakan, kebijakan belanja bidang infrastruktur pada 2025, meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan IKN.
Selain itu, mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.
Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR 2025 per unit organisasi, yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp26,53 triliun, dengan kegiatan prioritas, yakni pembangunan 12 unit bendungan lanjutan.
“Bahkan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik,” urainya.
Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun, dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km, pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m.
Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.
Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m, revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN.
Kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp10,48 triliun, antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, dan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2.
“Kami pun fokuskan pada pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya,” bebernya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Sulsel
Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun, yakni pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS.
“Anggaran sebesar Rp1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya,” pungkasnya.
