PALU, theopini.id – Enam Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Tengah meraih meraih predikat zona hijau atau sangat baik, dalam penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik 2023.
“Sejauh ini, di Provinsi Sulawesi Tengah, sejak dilaksanakan survey kepatuhan terhadap standar pelayanan public, sesuai amanah UU N0. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat enam daerah mendapat predikat hijau,” ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah, M Iqbal Andi Magga, saat Workshop Survey Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik 2024, Jum’at, 7 Juni 2024.
Baca Juga: Polres Banggai Terima Penghargaan dari Ombudsman RI
Diawali pada 2021 hingga 2023, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Pemda Poso dan Banggai, bertutut-turut mendapatlan predikat kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik dengan kategori sangat baik atau hijau.
Disusul Pemda Tojo Una-una, Banggai Laut dan Pemerinah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah yang meraih predikat hijau, dalam penilaian kepatuhan pada 2023.
“Ini berarti kepekaan, kepedulian dan perhatian kepala daerah kepada kebutuhan rakyatnya sangatlah tinggi. Sehingga layak diberikan apresiasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang,” tukasnya.
Selain di lingkungan Pemda, tercatat lima institusi Kepolisian yang mendapat prediket sangat baik dalam pelayanan publiknya, yaitu Polres Donggala, Polres Palu, Polres Parigi Moutong, Polres Poso, Polres Tojo Una-una dan Polres Banggai.
“Pada instansi vertikal, kita patut berbangga karena 13 kantor Badan Pertanahan Nasional di Sulawesi Tengah, semuanya mendapat predikat hijau,” ujarnya.
Dengan keberhasilan ini, ia berharap akan terjadi peningkatan jumlah Pemda yang mampu memperbaiki sistem pelayanan kepada rakyat, menjalankan reformasi birokrasi berorientasi melayani.
Baca Juga: Ombudsman RI Sidak SPBU dan Pangkalan di Palu
Kemudian, dapat mengimplentasikan konsep pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini, kepada seluruh Pemda di Sulawesi Tengah, terutama juga lembaga penegak hukum, Kepolisian dan TNI, instansi vertikal serta BUMN,” pungkasnya.
