MAKASSAR, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, agar memaksimalkan dukungan Sarana dan Prasarana (Sapras) penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Dukungan tersebut, diberikan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah.
Baca Juga: Sekjen Kemendagri Minta Sekda Dukung Penyediaan Anggaran Pilkada 2024
“Pemerintah daerah saya minta bantu KPU dan Bawaslu yang tidak punya kantor, tidak punya gudang, sarana prasarana untuk daerah-daerah terpencil di Maluku, di Maluku Utara, di pulau-pulau, kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu,” tegas Mendagri, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu, 26 Juni 2024.
Ia menegaskan, Pemda dapat menggunakan anggaran reguler maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu kebutuhan Sapras penyelenggara.
Mengari pun mengaku siap mengeluarkan surat edaran apabila Pemda membutuhkan dasar hukum penggunaan BTT.
“Yang penting sukses kegiatannya, dan kemudian satu lagi yang perlu dibiayai, yaitu Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dan Satpol PP, karena jumlahnya besar,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan terhadap Linmas penting, lantaran menjadi satu-satunya petugas keamanan yang boleh secara hukum masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini, berbeda dengan TNI-Polri, kecuali ada kejadian tertentu.
“Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang),” ujarnya.
Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, lanjutnya, harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di Badan Kesbang.
Di lain sisi, Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil.
Baca Juga: Mendagri Jelaskan Urgensi Perppu Perubahan Jadwal Pilkada 2024
Termasuk, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih. Pasalnya, kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.
“Sehingga pemerintahannya akan kuat. Sebaliknya, semakin rendah dukungan rakyat, kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” tandasnya.
