PALU, theopini.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah menggelar Forum Komunikasi Penanganan Konflik Daerah di Palu, Senin, 11 November 2024.
Kegiatan ini, mengusung tema “Peningkatan Kewaspadaan Dalam Upaya Pencegahan Potensi Konflik Sosial di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2024.
Baca Juga: Badan Kesbangpol Parimo Ajak Pemilih Pemula Sukseskan Pilkada 2024
“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban serta ketentraman di masyarakat guna terwujudnya stabilitas keamanan di daerah,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Tengah, Arfan, dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan TNI/Polri serta instansi terkait dalam kegiatan yang telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) Dirjen Polpum Kemendagri RI.
Agenda tersebut, merupakan bentuk keprihatinan terhadap beberapa tindak kejahatan yang belakangan terjadi.
Kejadian konflik sosial itu, di antaranya kejadian klitih, narkoba, pemerkosaan maupun pembegalan yang pelakunya masih berstatus pelajar.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan kita dari Badan Kesbangpol, untuk meningkatkan nilai-nilai moral kepada generasi kita dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seretak 2024, ia mengimbau agar seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah untuk mampu melakukan pengamanan di masing-masing daerahnya.
Hal ini, kata dia, sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Ia juga berpesan kepada para pelajar agar tidak terkontaminasi dengan paham-paham radikal.
“Ternyata media sosial digital ini juga harus kita waspadai. Di satu sisi ada yang positif, tetapi di sisi lain ada negatifnya,” imbuhnya.
Baca Juga: Badan Kesbangpol Sulteng Perkuat Ideologi Pancasila Lewat Sosialisasi
Arfan berharap, seluruh para kepala instansi vertikal, kepala OPD, ASN, pengurus forum, mahasiswa, pelajar dan komponen masyarakat, mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik tidak terjadi kekerasan.
