PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah berhasil menempatkan posisi 10 besar Nasional dengan perolehan poin 97 dalam survei pelayanan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI, Rabu, 13 November 2024.
“Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Gubernur serta seluruh perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan public,” Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, M. Iqbal Andi Magga, di Palu, Rabu.
Baca Juga: Pjs Wali Kota Makasaar Tekankan Pelayanan Publik Saat Kunker di Biringkanaya
Ia mengatakan, pemberian penghargaan dari Presiden RI kepada Pemprov Sulawesi Tengah akan dilaksanakan di Jakarta pada Kamis, 14 November 2024.
Prestasi ini, kata dia, merupakan yang pertama kali dalam sejarah pemerintahan Sulawesi Tengah, sejak survei opini pelayanan publik mulai dilaksanakan pada 2014.
“Pencapaian itu, berkat kerjasama yang baik antara para pimpinan OPD disertai dukungan dari pimpinan daerah,” ujarnya.
Diketahui, survei pelayanan publik menunjukan Sulawesi Tengah menjadi daerah yang ramah bagi investasi atas pelayanan perizinan.
Bahkan, dapat memenuhi hak-hak pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan rumah sakit.
Capaian penghargaan yang diraih ini, berbanding lurus dengan tingginya angka investasi secara nasional dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai tujuan investasi di Indonesia.
Selain itu, kata dia, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai peringkat kedua pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Prestasi ini menunjukan prestasi kerja Pemprov Sulawesi Tengah atas pelayanan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Palu itu.
Baca Juga: Pemda Banggai Raih Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik
Ia berharap komunikasi yang aktif dan lancar serta membangun kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masyarakat ini dapat terus terjaga. Sehingga, prestasi nasional yang diterima dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
“Prestasi terbaik nasional ini jangan hanya tahun ini saja. Tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya juga harus mendapat prestasi pelayanan publik, supaya tidak terkesan tambal sulam,” pungkasnya.
