JAKARTA, theopini.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan, sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025. Sehingga, dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
Menteri Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait, guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Kementerian PU Usul Revisi Perpres Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Jaga Keberlanjutan DI
Langkah ini, juga diiringi dengan survei usulan lokasi Sekolah Rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, dan kesiapan lokasi sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan Readiness Criteria.
“Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada Juli 2025,” kata Menteri Dody saat rapat koordinasi bersama Mensos Syaifullah Yusuf dan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin, 17 April 2025.
Menurutnya, dukungan survei calon lokasi Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan.
Untuk tahap satu, sebanyak 53 lokasi telah selesai dilaksanakan survey, dan saat ini dalam proses perencanaan DED.
DED tersebut, ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2025, dan mulai konstruksi pada minggu pertama Mei 2025.
“Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata dia.
Baca Juga: Kementerian PU Fokus Efisiensi Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi
Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat, yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat. “Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” pungkasnya.
